Breaking News:

Salam

BPKS Lembaga Mahal Ongkos

KEPALA Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnain, mengatakan, memimpin BPKS merupakan tantangan

Editor: bakri
hand over dokumen pribadi
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain. 

KEPALA Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnain, mengatakan, memimpin BPKS merupakan tantangan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut.

“Akan kita buktikan ke masyarakat bahwa BPKS bukan tempat orang duduk terima gaji.” Hari ini, 31 Agustus 2021, genap setahun Iskandar Zulkarnain memimpin BPKS. Ketika baru dilantik, Iskandar pernah “curhat” ke DPR-RI mengenai masalah yang dihadapinya sebagai Kepala BPKS.

"Memang BPKS ini sudah hancur saya masuk dengan manajemen baru berbenah diri. Kalau saya lari dengan speed yang tinggi enggak sanggup karena capacity (sumber daya manusianya) masih di bawah. Saya harus mengencourage mereka biar maju." Cerita lembaga itu yang “hancur-hancuran” sudah sejak lama mendapat sorotan masyarakat. Dan, beberapa gubernur sebelumnya mencoba memperbaikinya dengan mengganti manajemen, tapi ternyata BPKS tetap dengan masalahnya. Setiap tahun kesibukan mereka lebih tersita pada urusan internal lembaga, bukan program yang bisa memberi kontribusi kepada daerah dan negara.

Akhir Juli lalu, Gubernur Nova Iriansyah, secara langsung meminta segenap jajaran manajemen BPKS supaya membangun soliditas organisasi dengan meningkatkan kekompakan dan kerjasama internal serta eksternal, sehingga target untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Sabang (Kota Sabang dan Pulo Aceh, Aceh Besar) sebagai tempat investasi dan tujuan pariwisata dapat terwujud sesuai harapan.

“Membangun Kawasan Sabang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, namun terintegrasi secara utuh.” Nova menjelaskan, ada tiga unsur yang mengurusi Kawasan Sabang. Pertama Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang terdiri dari Gubernur, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar. Kemudian Dewan Pengawas (Dewas) BPKS, dan manajemen BPKS.

Oleh sebab itu, Gubernur Nova meminta agar setiap tantangan dan masalah yang dihadapi manajemen BPKS dalam melakukan pembangunan kawasan dapat dikonsolidasi lebih dulu bersama DKS dan Dewas BPKS.

Menurut Nova, salah satu persoalan yang sering dihadapi pihak BPKS dalam melakukan pembangunan adalah adanya tumpang tindih regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena itu, ia meminta manajemen BPKS untuk membentuk tim khusus yang selalu siaga untuk memberikan penjelasan kepada pihak kementerian terkait regulasi tersebut.

Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk membangun dan mengembangkan kawasan Sabang dan Pulo Aceh di Aceh Besar, BPKS juga diminta untuk terus membangun komunikasi dan jaringan yang baik dengan berbagai instansi terkait di Pemerintah Pusat. “Selain itu, BPKS juga perlu membangun komunikasi dengan pihak DPR RI. Sebab BPKS ini adalah BLU dari Kementerian Keuangan.

BPKS memang terbelit banyak masalah. Mulai soal aset yang tak jelas, problem organisasi, hingga tumpang tindih regulasi yang terkadang menjadi hambatan. Soal aset, beberapa tahun lalu diketahui banyak tanah yang dibeli BPKS tapi tidak jelas status dan surat-suratnya. Lalu, secara organisasi, BPKS ini tergolong ”gemuk”. Bayangkan saja, lembaga itu punya tiga kantor, yakni di Sabang, di Banda Aceh, dan di Jakarta. Jumlah pegawainya juga sangat banyak.

Dan, jangan tanya kapasitas mereka. Yang pasti, mereka menerima gaji setiap bulan. Jika Iskandar mengatakan “bukan tempat orang duduk terima gaji”, maka kita ingin menambahnya bahwa “BPKS bukan tempat bagi orang jalan-jalan lalu terima gaji dan ongkos dari BPKS”. Dulu, seorang gubernur pernah marah karena biaya perjalanan keluar daerah dan luar negeri para pejabat BPKS sangat besar.

Sebagian pejabat BPKS bahkan lebih banyak berada di luar daerah dan luar negeri ketimbang di Sabang. Ironinya, tidak jelas apa yang mereka lakukan, sebab publik tidak melihat adanya sesuatu yang “istimewa” dari BPKS baik di Sabang, maupun di Aceh Besar.

Dan, karena itu pula, publik sudah terbiasa melihat BPKS dengan “sebelah mata”. Maka, kita berharap upaya Iskandar Zulkarnain membangun kembali kepercayaan publik kepada BPKS bisa berhasil. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved