Breaking News:

Berita Banda Aceh

Ketua DPRA: Aturan yang Membuat APBA Perubahan Tidak Bisa Dilaksanakan

Dahlan yang dihubungi Rabu (15/9/2021) pagi tadi menegaskan, belum disahkannya APBA Perubahan tahun 2021 hingga kini karena alasan aturan.

Penulis: Subur Dani | Editor: Nurul Hayati
FOTO IST
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin. 

Dahlan yang dihubungi Serambinews.com Rabu (15/9/2021) pagi tadi menegaskan, belum disahkannya APBA Perubahan tahun 2021 hingga kini karena alasan aturan.

Laporan Subur Dani  | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin akhirnya angkat bicara terkait belum dilakukannya APBA Perubahan tahun 2021 yang disebut-sebut berdampak pada terancamnya pembangunan rumah duafa yang akan diusulkan Pemerintah Aceh dan insentif tenaga kesehatan (nakes) di tingkat kabupaten/kota.

Dahlan yang dihubungi Serambinews.com Rabu (15/9/2021) pagi tadi menegaskan, belum disahkannya APBA Perubahan tahun 2021 hingga kini karena alasan aturan.

Dijelaskan, penetapan atau pengesahan perda atau qanun tentang perubahan APBD atau di Aceh disebut dengan APBA Perubahan baru bisa dilakukan setelah perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya disahkan atau disepakati.

Aturan itu kata Dahlan, jelas disebutkan dalam Pasal 317 ayat (4) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Sedangkan kita kemarin kan menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2020, nggak perlu kita jelaskan lagi kan kenapa ditolak, sudah jelas dan sudah kami sampaikan sebelumnya," kata Dahlan dalam wawancara kepada Serambinews.com pagi tadi.

Selain Pasal 317 ayat (4) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, atau yang sama juga tertulis dalam Pasal 179 ayat (3) PP No. 12/2019, yang bunyi hampir sama yaitu penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Baca juga: Polemik APBA-P 2021, Fraksi PNA: Nama Kaum Duafa Dikorbankan

"Jelas kan disebut, perubahan APBD dilaksanakan setelah pertanggungjawaban APBD tahun dengan perda atau qanun. Tidak disebut dengan Perkada (peraturan kepala daerah) jelas sekali dengan perda disebutkan. Nah, kita tolak karena tidak ada Perda pertanggungjawaban APBA tahun  sebelumnya kan? Tidak ada pertanggungjawaban kan tidak ada perda, artinya belum disepakati," kata Dahlan.

Hingga kini, kata Dahlan, terkait LPJ pelaksanaan APBA tahun 2020 yang ditolak DPRA beberapa waktu lalu, masih dalam evaluasi di Kementerian Dalam Negeri dan belum dijadikan Perda atau Qanun hingga saat ini.

"Kita tolak berarti kan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu perda atau qanun, sekarang perkada saja belum ada jangankan perda," kata Dahlan.

Dahlan mengatakan, mereka tidak bisa langsung mengambil kebijakan dengan mengabaikan aturan yang ada.

"Karena kami disumpah dan bernegara itu tentu ada aturan. Hasil LPJ Pelaksanaan APBA 2020 DPRA tidak bersepakat. Berarti kan tidak ada qanun. Mungkin dipertanggungjawabkan jawab dengan pergub, prosesnya masih di Kemendagri. Sampai sekarang juga belum ada," pungkas Dahlan.(*)

Baca juga: Polemik APBA-P 2021, Fraksi PPP DPRA Sebut Tidak Mungkin Lagi Dibahas

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved