MaTA Sebut Perubahan APBA 2021 Hanya Untuk Kepentingan Elite

Lalu, kata Alfian, jika alasan harus ada APBA-P tahun 2021 karena untuk insentif nakes dan rumah duafa, jelas alasan yang tidak relevan dengan fakta yang terjadi selama ini.

Dimana, insentif nakes yang seharunya dapat menggunakan anggaran refocusing tapi kenapa tidak dilakukan sebelumnya.

"Aceh masuk dalam 5 besar provinsi yang mengalokasikan anggaran refocusing terbesar untuk penanganan masa pandemi, termasuk kebutuhan bagi nakes," sebut dia.

"Pertanyaannya kemudian, kenapa kebijakan tersebut tidak dilakukan pada APBA tahun berjalan (murni)?," tanya Koordinator MaTA, Alfian.

Kemudian Alfian juga mempertanyakan, pembangunan rumah duafa.

Secara RPJMA, Pemerintah Aceh tiap tahun menargetkan membangun 6.000 unit rumah duafa, faktanya dalam APBA murni 2021, rumah duafa yang dibangun hanya 750 unit.

"Dari penelusuran kami di lapangan, kondisinya juga belum siap. Padahal ini sudah masuk Bulan September, terus pertanyaannya? Mau dilanjukan dengan anggaran perubahan sebanyak 4.000 unit, apakah dapat terbangun dengan waktu yang sangat singkat? Dimana 750 unit saja belum siap," ungkap dia.

Selain itu, potensi terjadi Silpa pada APBA 2021 juga sangat besar, sebagaimana terjadi pada tahun anggaran 2020.

Pemerintah Aceh, menurut Alfian, mencoba menutupi kelemahan tersebut dengan waktu yang sangat singkat dan sama sekali tidak rasional. 

"Kalau pemerintah dan legislatif di Aceh hari ini memiliki visi, maka berjuanglah supaya anggaran tahun 2022 benar-benar untuk rakyat," pungkasnya.(*)

Baca juga: Polemik APBA-P 2021, Fraksi PNA: Nama Kaum Duafa Dikorbankan