Permintaan Maaf Gubernur Batal Bangun Rumah Duafa Ditanggapi Negatif, MaTA: Sangat Tidak Patut

Alfian juga menanggapi pernyataan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin yang meminta masyarakat agar kritis dalam melihat kondisi pembangunan Aceh. Menurut Alfian, eksekutif dan legislatif sama saja saat ini. 

"Kritisnya masyarakat karena posisi DPRA sudah disfungsional dan nggak berdaya. Seharusnya mareka harus tegas jangan juga masuk jadi bagian bancakan APBA selama ini," katanya.

"Jika DPRA konsisten, maka masyarakat bisa diam. Tapi saat ini nggak bisa dipercaya, makanya masyarakat kritis dan menelusuri apa kerjaan mareka selama ini," tambah Alfian.

Apabila eksekutif dan legislatif mau membangun Aceh tanpa adanya kepentingan ekonomi sendiri, MaTA mengusulkan supaya pembangunan rumah duafa dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 12.000 unit dan insentif nakes yang cukup. 

Sehingga diakhir tahun 2022 tidak muncul banjakan lagi dan penyelewangan RPJMA yang terjadi di 2021 tidak berulang dan para pembajak APBA dapat dihapuskan.

"Saya pikir perlu ada ketegasan sehingga kita juga ingin melihat siapa sebenarnya yang serius mau bangun Aceh saat ini.

Apa lagi Pemendagri Nomor 22 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2022 sudah di keluarkan," jelasnya.

"Jadi eksekutif dan legislatif sudah bisa mempercepat pembahasannya sehingga hak-hak masyarakat Aceh atas pembagunan tidak ditunda lagi untuk mendapatkannya," demikian Alfian.(*)

Baca juga: GeRAK Sepakat Usulan APBA-P 2021 Ditiadakan, Askhalani: Sangat Rawan

Baca juga: Dubai Expo 2020 Digelar Tiga Hari, Dibuka 1 Oktober 2021

Baca juga: RS Regional Bireuen Mulai Dibangun