Breaking News:

Salam

Mengerikan, Peredaran Narkoba Saat Pandemi

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, dua hari lalu mengungkapkan, pihaknya menemukan dugaan transaksi

Editor: bakri
ANTARA/Laily Rahmawaty
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Dian Ediana Rae, menyampaikan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021). (Sumber: ANTARA/Laily Rahmawaty) 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, dua hari lalu mengungkapkan, pihaknya menemukan dugaan transaksi keuangan terkait jual beli narkoba senilai lebih dari Rp 120 triliun. "Sangat luar biasa sebetulnya concern kami terhadap narkotika. Kami sudah mengumumkan beberapa temuan Pak. Seingat saya ada yang Rp 1,7 triliun, ada yang Rp 3,6 triliun, Rp 6,7 triliun, Rp 12 triliun. Bahkan sebetulnya kalau hitung-hitungan kami Pak, angkanya itu bahkan melampaui angka Rp 120-an triliun Pak," ujar Dian dalam rapat dengan Komisi III DPR-RI.

Dian mengatakan, temuan PPATK ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi luar biasa mengkhawatirkan yang terjadi di Indonesia. Bahkan, menurut dia, adanya temuan ini tidak hanya membutuhkan penanganan lintas sektoral, tetapi hingga lintas negara. Karena, penangangan secara keras terhadap para pelaku narkoba di Filipina berdampak terhadap Indonesia.

Batas-batas kewilayahan Indonesia yang sangat luas menjadi faktor yang menggampangkan penyuludupan narkoba dari negeri-negeri tetangga ke negeri ini. Dan, narkoba bisa masuk lewat pintu-pintu pelabuhan yang tidak resmi.

Intinya, PPATK mengingatkan penanganan-penanganan terhadap transaksi narkotika di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif. Apalagi, semua temuan PPATK itu sudah diserahkan ke aparat penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan BNN.

Di tengah pandemi Covid-19 ini peredaran dan penggunaan narkoba memang terindikasi meningkat tajam. “Saya sampaikan hampir setiap hari yang diungkap itu antara 15 sampai 20 kasus oleh Direktorat Reserse Narkoba maupun polres-polres,” kata seorang pejabat kepolisiann. Bersamaan dengan itu, memperlihatkan juga bahwa modus operasi para oknum narkoba terus berkembang. Modus bisnis atau perdagangan  narkoba via daring pun semakin marak.

Peredaran narkoba dengan memanfaatkan media daring serta pengiriman kargo diakui Bareskrim Polri sangat marak. Pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menyatakan akan fokus memberantas penyebaran narkotika via daring melalui kerja sama dengan penyedia jasa penitipan barang serta aplikasi ojek daring.

Satu hal yang memprihatinkan adalah hingga kini pihak keamanan dan penegak hukum masih mengakui kesulitan mengawasi garis pantai negeri ini yang sangat panjang. Ditambah lagi, “Banyaknya pelabuhan laut kecil di Indonesia memang menjadi tantangan sekaligus ancaman terhadap masuknya narkoba melalui jalur laut (maritime route),” kata seorang pejabar Bareskrim Polri.

Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Josias Simon mengatakan, tingginya angka pengguna narkoba disebabkan minimnya informasi soal dampak buruk dari narkoba itu sendiri. Makanya, pemerintah harus memiliki inovasi-inovasi mengenai kampanye anti pengunaan dan peredaran narkoba di negeri ini.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta pemantauan terhadap jaringan internasional narkoba oleh Polri dan BNN lebih maksimal lagi karena mereka menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar besar jaringan tersebut. Para bandar narkoba, lanjut anggota Komisi III DPR RI itu, harus dihukum berat karena tindakan yang dilakukan dapat membuat kehancuran berbagai kalangan, khususnya generasi muda.

Ya, perang terhadap narkoba di negeri ini seolah  tak pernah berakhir. Sebab, candu obat-obatan terlarang mencengkeram begitu kuat di berbagai lapisan masyarakat dan tingkatan sosial. Narkotika sudah menjerat kalangan artis, politikus, anggota parlemen, masyarakat dari berbagai profesi, hingga pelajar.

Karenanya, sikap tegas untuk memotong lingkaran setan penggunaan dan peredaran narkoba tidak boleh dikendurkan. Bila sanksi hukuman mati tidak lagi bisa diandalkan, mau tidak mau penegakan hukum di lingkungan penjara harus digalakkan. Termasuk terhadap oknum-oknum petugas yang menyeleweng.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved