Breaking News:

JAMKESNEWS

Komisi Informasi Aceh dan BPJS Kesehatan Lakukan FGD Pengelolaan Informasi Publik

Sebagai Badan Hukum Publik BPJS Kesehatan tentunya menyediakan informasi untuk diketahui oleh masyarakat luas

Editor: IKL
For Serambinews.com

Komisi Informasi Aceh dan BPJS Kesehatan Lakukan FGD Pengelolaan Informasi Publik

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH, – BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi Informasi Aceh pada Selasa (28/9) di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan Banda Aceh. Adapun agenda pembahasan yaitu mengenai pengelolaan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta proses penyelesaian sengketa informasi.

“Sebagai Badan Hukum Publik BPJS Kesehatan tentunya menyediakan informasi untuk diketahui oleh masyarakat luas, namun agar informasi tersebut dapat terdokumentasi dengan baik maka diperlukan pengeloaan yang baik pula.

Baca juga: Perkuat Kemitraan, BPJS Kesehatan Gelar Forum Bersama Pemko Banda Aceh

Baca juga: Gol Ajaib Mohamed Salah Akan Dikenang Selama 50 atau 60 Tahun di Liverpool

Baca juga: VIDEO Jelang HUT Ke-76 TNI, Tentara dan Masyarakat Bersihkan Makam Pahlawan Kuala Simpang

Oleh karena itu kegiatan FGD ini dapat menambah pengetahuan dan saling bertukar informasi bagaimana dalam melakukan pengelolaan informasi dengan baik,” kata Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Maryadi Usman dalam sambutannya.

Maryadi menambahkan saat ini BPJS Kesehatan telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai dari pusat hingga ke daerah. Kemudian menurut Maryadi di BPJS Kesehatan juga telah adanya Peraturan Direksi mengenai pedoman dalam melaksanakan dan menyediakan informasi publik dan Keputusan Direksi yang mengatur mengenai Daftar Informasi Publik serta Daftar Informasi Dikecualikan.

“Di BPJS Kesehatan memiliki SOP jika ada pemohon informasi publik yang memintakan informasi ke BPJS Kesehatan, dalam kurun waktu maksimal 10 hari kerja harus menanggapi informasi yang diminta dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja.

Selanjutnya dalam menanggapi permintaan informasi tersebut memuat informasi tersebut dikuasai atau tidak, tersedia atau tidak kemudian jika ditolak maka harus dicantumkan apa alasan penolakan tersebut dan berisi pemberian informasi yang sesuai jika dapat diberikan” ungkap Maryadi.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Aceh Arman Fauzi mengatakan dalam penyediaan informasi publik harus diberikan jalur atau media yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan informasi tersebut.

Baca juga: Kisah Putra Aceh di Amerika (3) Ayah Ditawan Marinir AS sampai Takdir Menetap di Negara Adidaya

Baca juga: Zikir dan Doa Setiap Pagi, Satu Diantara Upaya Pemerintah Aceh Melawan Pandemi Covid-19

“Badan Publik harus menyediakan media informasi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat secara online misalnya dengan menyediakan kolom khusus dalam website ataupun menyediakan aplikasi khusus untuk dapat mengakses informasi publik,” ucap Arman.

Lanjut Arman, hak setiap orang atau badan berdasarkan undang-undang untuk meminta informasi kepada suatu badan publik, maka dari itu jika terdapat sengketa informasi publik prosedurnya adalah diajukan tertulis ke Komisi Informasi dan kemudian Komisi Informasi membentuk majelis penyelesaian sengketa. Kemudian menurut Arman terhadap putusan majelis tersebut dapat diajukan upaya hukum. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved