Internasional
Pria Afghanistan Tuduh Pemerintah AS Paksa Tinggalkan Anak dan Istrinya di Afghanistan
Seorang karyawan organisasi yang didanai AS menuduh AS memaksa dirinya meninggalkan dua anak yang masih kecil di Afghanistan.
lihat foto
Hanya beberapa bulan setelah para pendukung pengungsi mendesak pemerintah Joe Biden untuk mulai menerbangkan mereka keluar.
Baca juga: Taliban Ancam Keluarga Mahasiswa Afghanistan di Inggris
Tetapi banyak yang diterima di AS atas dasar pembebasan bersyarat kemanusiaan.
Sehingga, tidak ada akses ke program bantuan yang tersedia bagi pemegang SIV dan pengungsi.
Mohammad sendiri saat ini tinggal di California.
Dalam perjalanan ke sana pada 2019, dalam gugatan itu dia mengatakan mengetahui Taliban telah meninggalkan catatan ancaman di bekas rumahnya.
Dia memutuskan untuk tidak kembali, malahan mengajukan suaka, sehingga istri dan anak-anaknya ditinggalkan di Afghanistan.
Dilaporkan, jika telah menerima visa, mereka akan bisa datang ke AS juga dan itulah rencananya.
Tapi visanya tidak pernah datang.
Pada Oktober 2020, Taliban menemukan istri dan anak-anaknya dan mengancam mereka.
Menurut gugatan, istrinya meninggal karena serangan jantung segera setelah meninggalkan anak-anaknya berusia 9 dan 11 tahun tanpa orang tua.
Mereka saat ini bersembunyi dan, sesuai tuntutan hukum, Departemen Luar Negeri AS tidak berusaha untuk mengevakuasi mereka.
"Saat ini, keinginan terbesar saya adalah memeluk anak-anak saya lagi," kata Mohammad.
"Saya meminta pemerintah Amerika Serikat menepati janjinya kepada warga Afghanistan seperti saya," harapnya.
"Saya telah mendukung misi AS, dan seharusnya melindungi kehidupan anak-anak saya," tambahnya.
Alexandra Zaretsky, seorang rekan litigasi di IRAP, mengatakan AS memiliki kewajiban membantu mereka yang sekarang berisiko karena hubungan mereka dengan Washington.
Baca juga: Warga Afghanistan Melarikan Diri Melalui Gerbang Rahasia CIA
"Puluhan ribu sekutu Afghanistan dan keluarga mereka dipisahkan atau ditinggalkan setelah penarikan AS dari Afghanistan," katanya.
"Pemerintah AS belum mengambil tindakan berarti untuk membantu mereka mendapatkan keselamatan," jelasnya.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menolak berkomentar.(*)
