Internasional
Menteri Hizbullah Tolak Hadiri Rapat Kabinet, Sebelum Hakim Tarek Bitar Dipecat
Para menteri dari kelompok Hizbullah menolak menghadiri rapat kabinet sebelum hakim Tarek Bitar dipecat. Tarek Bitar, memimpin penyelidikan ledakan
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, BEIRUT - Para menteri dari kelompok Hizbullah menolak menghadiri rapat kabinet sebelum hakim Tarek Bitar dipecat.
Tarek Bitar, memimpin penyelidikan ledakan Pelabuhan Beirut tahun lalu.
Sehingga, memicu kekerasan jalanan yang mematikan dari awal tahun ini.
Pemerintah juga seharusnya memutuskan kartu jatah untuk negara termiskin dan paling rentan, bertepatan dengan pencabutan subsidi bahan bakar.
Dilansir AFP, Jumat (22/10/2021), Perdana Menteri Najib Mikati menghubungi beberapa pejabat menyusul pernyataan dari Menteri Kebudayaan Mohammad Mortada.
Dia berafiliasi dengan partai-partai Syiah Hizbullah dan Gerakan Amal, tentang menteri-menteri Syiah yang mengundurkan diri dari pemerintah.
Baca juga: Hakim Pemimpin Penyelidikan Ledakan Pelabuhan Beirut Tetap Panggil Para Terdakwa
Mikati juga bertemu dengan Presiden Michel Aoun.
Menurut sumber kementerian, pertemuan berkisar solusi yang akan mengarah dimulainya kembali pekerjaan pemerintah.
"Semua pihak menyadari kenaikan harga yang tidak terkendali akan meledak di jalan," tambahnya.
Dikatakan, pemerintah memikul tanggung jawab menerapkan langkah-langkah penyelamatan dan mengamankan bantuan internasional.
Mikati memimpin rapat komite untuk mengatasi dampak krisis keuangan pada utilitas publik.
Komite membahas kewajiban yang ada dan kesepakatan untuk menyediakan persamaan keuangan, kontrak dan hukum.
Baca juga: Koordinator PBB untuk Lebanon Sangat Prihatin Atas Bentrokan Bersenjata Jalanan di Beirut
Sehingga, akan memungkinkan mengamankan layanan utilitas publik.
Atau juga kelanjutan atau penghentian bisnis secara seimbang dan adil yang memperhitungkan faktor-faktor mendesak.
Mayoritas kontraktor yang menandatangani kontrak dengan negara Lebanon telah menghentikan pekerjaannya.
