Breaking News:

Pansus DPRK Gelar RDPU Raqan Perumdam Tirta Daroy

Pansus DPRK Banda Aceh menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau public hearing Rancangan Qanun tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Editor: bakri
HUMAS DPRK BANDA ACEH
Ketua Pansus Ramza Harli memimpin RDPU Rancangan Qanun tentang Perumdam Tirta Daroy di lantai empat gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (24/11/2021). 

BANDA ACEH - Pansus DPRK Banda Aceh menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau public hearing Rancangan Qanun tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Daroy yang berlangsung di lantai empat gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (24/11/2021).

Rapat dibuka oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, dihadiri Ketua Pansus DPRK, Ramza Harli, dan para anggota, yakni Musriadi, Tuanku Muhammad, Irwansyah AMd, Irwansyah ST, Iskandar Mahmud, Aiyub Bukhari, dan Ilmiza Sa’aduddin Djamal.

Dari Pemerintah Kota hadir Direktur Utama Tirta Daroy, T Novizal Aiyub, Kadis PUPR, Jalaluddin, dari Dinas Pengairan, para kepala bagian, tenaga ahli, tim pembahas qanun, para sekretaris camat, dan perwakilan mukim.

Sementara peserta RDPU dihadiri oleh para akademisi, LSM, praktisi serta stakeholder terkait lainnya.

Baca juga: Aminullah Dampingi PDAM Tirta Daroy Studi ke Perumda Tirta Moedal Semarang

Baca juga: Banda Aceh akan Ubah Nama PDAM Jadi Perumda Tirta Daroy, Saat Ini Sedang Dibahas Oleh Pansus DPRK

Baca juga: Banda Aceh akan Ubah Nama PDAM Jadi Perumda Tirta Daroy

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengatakan, lahirnya Rancangan Qanun tentang Perumdam Tirta Daroy bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan penyediaan air minum di Kota Banda Aceh demi kesejahteraan warga.

Kehadiran Perumdam Tirta Daroy diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik, adil merata, dan dengan keberlangsungan.

Politisi PKS ini juga berharap dengan adanya qanun ini bisa menunjang pembangunan daerah khususnya sektor pengelolaan air bersih dan melaksanakan fungsi sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kita pahami bahwasanya air bersih adalah kebutuhan yang mendasar bagi semua, bukan hanya manusia tapi juga makhluk hidup lainnya, oleh karenanya ini sangat penting demi keberlangsungan hidup kita di Kota Banda Aceh,” katanya.

Sementara Ketua Pansus, Ramza Harli, mengatakan, perubahan perusahaan air minum daerah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017 yang mengharuskan seluruh BUMD atau perusahaan daerah berubah bentuk.

Ramza melanjutkan, di dalam PP tersebut ditawarkan ada dua pilihan yaitu berbentuk perumda dan perseroda, Banda Aceh memilih menjadi bentuk perumda.

Baca juga: PDAM Tirta Daroy Segera Menjadi Perumda, Pansus DPRK Banda Aceh Godok Qanun Perubahan Perusahaan

Baca juga: PDAM Tirta Daroy Banda Aceh akan Bangun Kafe UMKM di Pasar Al Mahirah Lamdingin, Begini Desainnya

Oleh karena itu, saham Perumda Tirta Daroy nantinya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. “Kita berharap perumda ini nantinya lebih profesional, efektif, dan efi sien.

Di samping melaksanakan fungsi sosialnya untuk melayani pendistribusian air bersih juga diharapkan bisa membuka cabang-cabang usaha untuk memproduksi air kemasan sehingga mendatangkan profi t bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Direktur PT Tirta Daroy, T Novizal Aiyub, menyampaikan terima kasih kepada DPRK dan Pemerintah Banda Aceh yang telah merancang qanun tersebut walau belum fi nal karena masih menunggu fi nalisasi dari pihak Pemerintah Provinsi.

Kendati demikian, tidak mengurangi harapan pihaknya untuk menjadikan perusahaan air minum daerah tersebut menjadi lebih baik. (mas)

Baca juga: Suplai Kebutuhan Pedagang, PDAM Tirta Daroy Bangun Reservoir di Pasar Almahirah

Baca juga: PDAM Tirta Daroy Santuni Anak Yatim

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved