Ritual Giwu, Sanksi Adat Demi Kelestarian Danau Poso

SERAMBINEWS.COM - Kurniawan Bandjolu, peneliti dari Institut Mosintuwu, menjelaskan bahwa beberapa flora dan fauna endemik yang ditemukan di Danau Poso sangatlah unik. Menurutnya, danau tektonik ini merupakan perairan yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Di sana, kita bisa menemukan banyak hewan endemik. Mulai dari ikan, udang, siput, hingga kepiting.

Kurniawan membagi kawasan danau untuk memudahkan analisis. Salah satu yang menarik adalah kawasan kompodongi, yang merupakan zona transisi antara perairan dan daratan. Zona ini akan terisi air pada musim hujan, tapi pada musim kemarau jumlah airnya akan mengalami penurunan drastis.

“Pada wilayah ini, kami menemukan tiga jenis hewan endemik. Satunya ikan dan duanya siput,” ungkapnya. Itu adalah Oryzias nigrimas, Tylomelania porcellanica, dan Celetaia persclupta.

Ia menambahkan, zona transisi ini berperan penting pada pelestarian biota perairan yang ada di Danau Poso. Saat musim hujan, di Kompo Dongi banyak ditemukan ikan karena mereka akan mencari makan di sana sesuai instingnya.

Ratusan masyarakat adat dari 21 desa yang ada di pinggir Danau Poso di Sulawesi Tengah bersepakat menjatuhkan giwu atau sanksi adat kepada sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar danau tersebut. Kesepakatan itu dibuat pada Senin, 22 November 2021, dalam ritual adat di Kompodongi.

Kompodongi memiliki nilai sejarah bagi masyarakat adat tepian Danau Poso. Kawasan itu terletak di Kelurahan Tentena, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso.

Baca juga: Peneliti Ungkap Fungsi Lain dari Bumerang yang Digunakan Suku Aborigin

Dalam catatan sejarah suku Pamona, wilayah Kompodongi merupakan simbol penguasaan wilayah ulayat setelah perang antara Pamona dan Napu di masa lalu. Selama sekian generasi masyarakat Danau Poso hidup, kawasan Kompodongi telah menjadi bendungan alami danau dan juga menjadi wilayah riparian tempat pengembangbiakan ikan alami.

Perubahan lingkungan di kawasan itu dikhawatrikan akan menghilangkan Mosango, salah satu tradisi masyarakat untuk menangkap ikan. Saat Mosango dilakukan, masyarakat akan datang dari berbagai wilayah desa di kawasan adat di danau tersebut.

Kini wilayah seluas 34 hektare itu sedang terancam oleh proyek reklamasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta. Masyarakat adat meyakini kegiatan perusahaan itu telah merusak lingkungan di sana sehingga mereka menjatuhkan sanksi adat terhadap perusahaan tersebut.

Berlin Modjanggo, Ketua Adat Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, memimpin ritual penjatuhan giwu tersebut. Dia mengatakan bahwa sanksi adat ini adalah pernyataan sikap Masyarakat Adat Danau Poso (MADP).

Perusakan yang dimaksud itu berupa upaya membendung aliran Sungai Poso untuk menaikkan ketinggian air Danau Poso sejak April 2020. Dampak dari naiknya ketinggian muka air Danau Poso adalah terendamnya 266 hektare sawah dan kebun warga di pinggir danau tersebut.

Selain itu, 150 hektare padang penggembalaan kerbau dan sapi masyarakat Desa Tokilo, Tindoli, dan Tolambo di Kecamatan Pamona Tenggara juga terdampak oleh naiknya ketinggian air danau ini.

Efren Ponangge, Kepala Desa Dulumai, Kecamatan Pamona Puselemba, menganggap jumlah ganti rugi itu sebagai bentuk penghinaan kepada para petani. Di Desa Dulumai ada 81 hektare sawah. Kini sebanyak 40 hektare itu terendam air danau dan sudah tidak bisa diolah lagi.

Adapun di Desa Tokilo, ada 103 ekor kerbau warga yang mati hanya dalam waktu 3 bulan. Matinya ratsuan kerbau yang digembalakan di Polapa Baula, padang seluas kurang lebih 300 hektare di pinggir Danau Poso itu terjadi karena kekurangan makanan setelah setengah kawasan itu ikut terendam air. Akibatnya banyak kerbau dan sapi di sana kekurangan makanan.

Hertian Tangkua, Kepala Desa Tokilo, mengatakan bahwa ratusan kerbau dan sapi warganya mati karena kekurangan makanan. Selain itu, ia juga meyakini satwa-satwa warga mati karena keracunan setelah memakan rumput yang busuk karena terendam air.