Breaking News:

Opini

Omnibus Law Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Pada tanggal 25 November 2021 kemarin Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus Perkara

Editor: hasyim
Omnibus Law Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat
FOR SERAMBINEWS.COM
Hesphynosa Risfa, S.H., M.H., Praktisi Hukum

Hesphynosa Risfa, S.H., M.H.

Praktisi Hukum

Pada tanggal 25 November 2021 kemarin Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diajukan oleh beberapa orang pemohon baik perseorangan maupun lembaga.

Para pemohon di antaranya Hakimi Irawan yang merupakan karyawan swasta yang juga mantan buruh PKWT di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Juga turut sebagai pemohon lain yaitu Mahkamah Adat Minang Kabau yang diwakili oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan selaku Ketua (Imam).

Isu Omnibus Law Cipta Kerja ini terus menggelinding sejak dua tahun terakhir, mulai dari tahap menyusunan, pembahasan bahkan sampai sekarang setelah diundangkan.

Secara konseptual harus diakui bahwa motode “Omnibus Law” atau “Omnibus Bill” merupakan tradisi hukum yang lahir dari negara-negara yang menerapkan sistem hukum “common law”, seperti Inggris, Amerika, Kanada, Irlandia dan masih ada beberapa negara lainnya.

Sementara secara tradisional para ahli berpendapat bahwa sistem hukum kita menerapkan sistem hukum “civil law”yang berbeda dengan ajaran hukum dibeberapa negara lain.

Namun terlepas dari kedua sistem hukum tersebut, tolok ukur yang dipegang oleh MK adalah berkenaan dengan format dan teknik penyusunan UU Cipta Kerja, selain itu MK menganggap proses pembahasan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih secara maksimal.

Salah satu hal yang menarik dalam perkara ini yaitu pendapat hakim terbelah menjadi dua kubu, empat dari sembilan orang hakim konstitusi menyampaikan perbedaan pendapat (dissenting opinion) terhadap mayoritas suara hakim lainnya.

Dalam putusannya MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menolak untuk selebihnya. MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat atau dengan kata lain disebut inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).

Dampak dari putusan tersebut MK meminta kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR untuk segera menyempurnakan tata cara pembentukan UU Cipta Kerja sekaligus memperbaiki substansi norma dan pasal-pasal yang ada di dalamnya.

Terkait dengan tata cara pembentukannya selain soal partisipasi publik, MK juga menyoroti tentang metode dan konsepsi UU Cipta Kerja yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara pembentukan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019/UU PPP).

Di sini MK melihat terdapat ketidakjelasan rumusan antara judul maupun substansi pasal yang ada di dalamnya, maksudnya apakah UU Cipta Kerja ini merupakan UU perubahan atau UU baru dengan mencabut beberapa UU lainnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved