Aceh Harus Mampu Bangun Industri Kecil dan Menengah, Sumber Daya Manusia dan Alam Tersedia

Taufik menambahkan Pemerintah Provinsi Aceh juga harus memperhatikan pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Sektor usaha ini, seperti produksi kue kering atau basah, barang kerajinan hasil alam dan lainnya sebenarnya sudah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas.

Baca juga: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Selatan Latih Penjahit Berbasis Kompetensi Angkatan I

Begitu juga dengan sektor manufaktur, industri rumah tangga, dan informal.

Ditambahkan, berbagai sektor lainnya yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi makro rakyat Aceh.

Taufik menyatakan pembangunan sektor perekonomian Aceh belum berjalan baik.

Dia mengakui ada tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 2,82%.

Tetapi, katanya, pertambahan pengangguran saat ini sebesar 280.000 orang (bukan pengangguran usia kerja) sampai November 2021.

Sehingga, katanya, langkah strategis Pemerintah Provinsi Aceh harus mengarah ke sektor riil.

Kemudian, belanja modal dan sumber daya manusia harus mengarah kepada aktivitas yang berhubungan langsung dengan ekonomi rakyat kecil, ujarnya.

Dia mencontohkan, belanja modal harus mengarah kepada sektor UMKM dan sektor riil.

Pembangunan sektor riil sebenarnya sebagai tolok ukur pertumbuhan perekonomian suatu negara atau daerah.

Baca juga: Sektor Investasi Aceh Serap 2.740 Tenaga Kerja, Realisasi Triwulan II Capai Rp 6,4 Triliun

Sehingga, dibutukan kebijakan riil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi secara langsung.

Taufik menjelaskan berbagai sektor itu akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, baik formal maupun informal, sesuai dengan kearifan lokal.

Hal yang paling penting, katanya, APBA 2022 harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memfokuskan pembangunan sektor riil.(*)