Fenomena Ekonomi-Politik Akhir Tahun

OLEH TAUFIQ ABDUL RAHIM, Dosen Unmuha dan Peneliti Senior Political and Economic Research Center/PER-Aceh)

Hal ini berhubungan langsung dengan masyarakat, karena laboratorium besar ekonomi dan politik ini tercermin, terlihat, tergambar, termanifestasi dan terewajantahkan terhadap perilaku sehari-hari seluruh aktivitas dan dimensi kehidupan masyarakat luas sehari-hari.

Kondisi ini diharapkan dapat berlangsung secara harmonis, damai, stabil kemudian akan mendorong serta menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik secara dinamis.

Sementara itu, yang hadir ke permukaan mestilah hal yang positif jika ini merupakan kondisi ril kehidupan masyarakat.

Adakalanya dapat saja disembunyikan oleh sementara kalangan, pihak atau para pengambil kebijakan maupun pemangku kekuasaan, seolah-olah kondisi baik-baik saja sebagai konsumsi public dan penyebaran informasi, akan tetapi seringkali pada posisi sesungguhnya pada tataran akar rumput, tidak selaras, sungguh meresahkan, kropos, resah, dan menyedihkan.

Hal ini semua tidak mampu diungkapkan karena tekanan dan ketidakberdayaan yang demikian melekat serta sangat dalam kesusahan, yang sedang dihadapi oleh masyarakat secara realitas empirik.

Dalam hal ini, yang bertanggung jawab terhadap kondisi kehidupan masyarakat dalam konteks modern adalah, pemangku kekuasaan, pengambil serta penetap kebijakan, juga yang sangat prinsipil adalah pemerintah.

Karena kehidupan masyarakat diatur serta dikelola oleh pemerintah, tumbuh kembangnya secara positif kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, makmur dan sejahtera.

Ini sesuai dengan konsep serta prinsip dasar bernegara dan berkuasa dalam suatu pemerintahan yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan sesuai denga prinsip etika, moral serta aturan yang telah ditetapkan oleh pendiri negara.

Secara prinsipil adanya perubahan kehidupan yang lebih baik serta bermartabat dari pengelolaan dan kekuasaan politik yang bertanggung jawab secara etika, moral, norma serta undang-undang dasar yang menjadi landasan filosofis, praktis dalam aktivitas bernegara, juga berbangsa.

Dalam konteks kekuasaan politik yang mesti dipahami serta dicermati secara normatif, kehidupan masyarakat atau rakyat menjadi tanggung jawab negara serta pemimpin yang berkuasa.

Kekuasaan politik di tengah dinamika demokratisasi serta praktik politik modern, ini tidak terlepas dari usaha memperkokoh kekuatan politik mesti ada pertanggungjawaban.

Secara normatif serta definisi akademik antara kekuasaan dan kekuatan dapat saja berbeda serta memiliki interaksi politik yang juga dapat saling mendukung, namun tidak sepi dari tuntutan tangung jawab, baik secara moral, etika, normatif serta pratik politik di tengah kehidupan masyarakat.

Secara etika serta filosofis kekuasaan politik modern dalam praktiknya adanya kewajiban, ini dengan menerjemahkan pendekatan pemikiran Hoffe (1981), yaitu mempertanggungjawabkan kekuasaan mengendalikan bahwa, penguasa memang memiliki kekuasaan dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban.

Dengan asumsi bahwa, adanya kekuasaan politik yang bersifat sosial duniawi.