Breaking News:

Jurnalisme Warga

Tsunami LKS terhadap Koperasi di Aceh

Dengan adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukan hanya sektor perbankan yang harus berprinsip

Editor: bakri
Tsunami LKS terhadap Koperasi di Aceh
FOR SERAMBINEWS.COM
Dr DAMANHUR Lc, Dosen FEB Universitas Malikussaleh dan Ketua MES Lhokseumawe, melaporkan dari Lhokseumawe

OLEH Dr DAMANHUR Lc, Dosen FEB Universitas Malikussaleh dan Ketua MES Lhokseumawe, melaporkan dari Lhokseumawe

Dengan adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukan hanya sektor perbankan yang harus berprinsip syariah di Aceh.

Koperasi juga merupakan sektor yang terdampak langsung oleh kebijakan qanun tersebut.

Setelah memualafkan semua perbankan yang bertransaksi di Aceh, kini giliran koperasi yang harus dimualafkan.

Jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) yang terdata di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Aceh sebanyak 3.535 unit.

Namun, yang sudah mualaf baru 230 unit.

Salah satu syarat untuk memualafkan koperasi tersebut adalah harus adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kalau kita bagi tugas dan wewenang yang mampu diemban seorang pengawas syariah untuk mengawasi lima koperasi maka Aceh butuh 707 PS.

Kanwil DJKN Aceh menggelar sosialisasi penjualan produk kopi melalui lelang DJKN, kepada para pelaku UMKM, petani kopi, dan koperasi di wilayah Kabupaten Bener Meriah, Kamis (17/6/2021).
Kanwil DJKN Aceh menggelar sosialisasi penjualan produk kopi melalui lelang DJKN, kepada para pelaku UMKM, petani kopi, dan koperasi di wilayah Kabupaten Bener Meriah, Kamis (17/6/2021). (Dok Tim Prokopim)

Sedangkan ketersedian PS yang sudah dipersiapkan dari tahun 2018 hingga saat ini baru 99 orang.

Terhitung 5 Januari 2022 semua tranksaksi yang berlaku di Aceh harus semuanya syariah.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved