Berita Kutaraja
DPRA dan Eksekutif Sepakat Bangun 7 Ribu Rumah Duafa Pada Tahun 2022
Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sepakat membangun 7 ribu unit rumah duafa pada tahun 2022.
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sepakat membangun 7 ribu unit rumah duafa pada tahun 2022.
Kesepakatan itu dipastikan setelah Banggar dan TAPA menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBA tahun 2022 sebesar Rp16,170 triliun lebih, di Gedung DPRA, Senin (10/1/2022).
"Banggar DPRA dan TAPA sudah berkomitmen membangun rumah duafa yang sempat dipolemikkan tahun lalu, sebanyak 7 ribu pada 2022," kata Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, SSos, MSP usai rapat di ruang kerjanya.
Safaruddin menyatakan, dalam rapat itu pihaknya melakukan penyesuaian struktur APBA 2022 yang terdiri atas Pendapatan sebesar Rp 13.352.983.387.589, Belanja sebanyak Rp 16.170.650.661.277, Surplus (Defisit) Rp 2.817.667.273.688, dan Pembiayaan Netto Rp 2.817.667.273.688.
Menurut Safaruddin, Banggar DPRA dan TAPA sudah menindaklanjuti beberapa hasil evaluasi Kemendagri tentang APBA tahun 2022, yang salah satunya terkait pembangunan rumah duafa.
Catatan evaluasi itu yaitu pemenuhan kebutuhan gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5.218 orang, rasionalisasi dana perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Baca juga: Rehab Rumah Duafa Tanpa Ongkos Tukang
Baca juga: Keluarga Duafa Hidup di Tenda Menangis Didatangi Pejabat, Zulkifli: Tolong Selamatkan Anak-anak Saya
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Aceh Fokus Bangun Rumah Duafa
Selanjutnya, terkait pemenuhan gaji ASN baru 247 orang, penambahan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang besarannya 5 hingga 10 persen, penggunaan dana hibah dan bansos harus berbasis RKPA serta breakdown kegiatan rumah duafa.
"Dari hasil Kemendagri tersebut, alhamdulillah Banggar menerima dan sudah menjadi sebuah keputusan pimpinan DPR yang nantinya akan menjadi naskah dilembardaerahkan oleh Pemerintah Aceh menjadi qanun dan diserahkan kembali ke Kemendagri," kata Safaruddin.
Politisi Gerindra ini menambahkan, DPRA berharap kualitas APBA tahun 2022 yang sudah disepakati, bisa berjalan dan menjawab isu-isu kekinian terhadap persoalan di Aceh.
"Kita terus mengupayakan realisasi anggaran ini cepat dikucurkan agar pergerakan ekonomi Aceh lebih baik. Jangan seperti di penghujung 2021, kita menekan angka realisasi yang cukup rendah," harapnya.(*)