Breaking News:

Kupi Beungoh

Fiqh Sosial

Fiqh diwujudkan sebagai etika sosial, bukan iformalkan dalam hukum.....

For Serambinews.com
Muhammad Alkaf 

Oleh: Alkaf, Esais*)

Saya membagi foto Fachry Ali kepada Nur Ichwan, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga peneliti Aceh. Foto, yang oleh Fachry Ali sudah diposting di timeline Facebooknya, menampilkan dia sedang duduk bersama dua orang koleganya, salah satunya Kyai Sahal Mahfudh. Sahal Mahfudh dikenal dalam studi kesarjanan Islam Indonesia sebagai pelopor fiqh sosial. Sahal menerbitkan satu buku yang berjudul Nuansa Fiqh Sosial. Buku ini terkenal sekali di Indonesia. Melalui pesan di WhatsApp, kami berdiskusi singkat tentang kiprah Kyai Sahal topik itu. Tentang seorang kyai alim sekaligus yang jeli melihat persoalan sosial.

Fiqh sosial menjadi frasa menarik karena malamnya saya berjumpa dengan Ihsan Sulis. Ihsan seorang dosen muda di IAIN Langsa. Dia juga menjadi pengajar di Madrasah Ulumul Quran Langsa, Aceh. Beberapa waktu yang lalu, dia menulis di Rubrik Kupi Beungoh tentang kita di era disrupsi digital. Satu topik yang tampak jauh dari tradisi intelektual yang sedang digelutinya.

Dalam percakapan yang ditemani masing-masing segelas Sanger Pancung, kami berbicara tentang dunia ide, intelektual, dan literasi. Saya menyarankan agar Ihsan fokus pada isu-isu fiqh sosial. Frasa yang tentu saja masih melekat di kepala saya karena pagi harinya baru saja diskusi dengan Nur Ichwan. Saran saya mengenai fiqh sosial itu tentu saja relevan dengan kemampuan akademiknya.

Ihsan sejak awal sudah berada dalam tradisi pesantren modern. Kuliahnya dari strata satu sampai tiga semuanya di UIN. Latar belakang akademiknya itu yang membuat dia pasti menguasai topik-topik dalam literatur dalam Fiqh dan Ushul Fiqh. Dua modal itu dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca isu-isu sosial yang sedang terjadi. Sebelumnya, kolega saya di IAIN Langsa, Zubir, juga menulis isu fiqh sosial. Dia menulis disertasi mengenai Fiqh Lingkungan.

Baca juga: Santai

Baca juga: Disrupsi Digital dan Kita

Dua pengalaman di atas menunjukkan kalau keterlibatan sarjana muslim di perguruan tinggi Islam dalam isu-isu riil kemasyarakatan memang semakin dibutuhkan. Dalam hal itu, tentu saja paradigma Fiqh dan Ushul Fiqh menjadi alat bacanya. sulit membayangkan pendekatan Teologi apalagi Filsafat dijadikan sebagai alat bantu utama untuk memahami dan mencari jalan keluar dari realitas sosial yang ada di Indonesia. Alasannya sederhana saja, bahwa tradisi kesarjanaan muslim ini tulang punggungnya terbangun adalah Fiqh. Bukan Filsafat dan Teologi. Oleh karena itu, keterlibatan sarjana syariah dalam isu-isu kontemporer dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang bersifat kontekstual.

Kemampuan membaca persoalan kontekstual dengan menggunakan perspektif fiqh itu sejalan dengan konstruksi fiqh sosial yang dibangun oleh Sahal Mahfudh. Dalam bukunya Nuansa Fiqh Sosial (2011, Sahal memberi lima karakteritik pokok dari fiqh sosial itu: pertama, melakukan pembacaan ulang teks-teks fiqh. Kedua, perubahan orientasi mazhab dari tektual ke metodologis. Ketiga, memeriksa kembali mana yang merupakan aspek pokok dan mana pula yang cabang. Keempat, fiqh diwujudkan sebagai etika sosial, bukan diformalkan dalam hukum negara. Kelima, mentradisikan cara berfikir filosofis terutama dalam aspek budaya dan sosial.

Kelima perspektif ini bisa dijadikan acuan untuk menterjemahkan pemikiran Fiqh yang lebih menjawab persoalan kekinian. Fiqh tidak boleh berhenti pada persoalan hitam-putih. Kreatifitas inilah yang dibutuhkan dari sarjana ilmu syariah. Meski dalam konteks Aceh yang sudah menjadikan Islam sebagai hukum positif, melalui terjemahan berbagai macam perundang-undangan, keberadaan fiqh sosial tetap dirasa mendesak.

Bukan berarti pula, ketika Islam sudah diformalkan, bermakna mematikan kreatifitas berpikir, sebab tidak semua masalah sosial dijawab dalam peraturan kenegaraan Islam yang ada. Apalagi ada kecendrungan, fenomena ini terjadi di Aceh, acap kali wilayah yang sudah melakukan formalisasi hukum Islam, praksis pemikiran dan tindakan cenderung diserahkan kepada negara. Individu dan masyarakat tidak lagi mengambil peran.

Hal itu bisa disebabkan tidak tersedianya  ruang atau karena kreatifitas berpikir telah mati. Negara dianggap memiliki perangkat untuk menyelesaikan segala persoalan dengan segenap peraturan yang telah dibuatnya. Masyarakat juga menganggap bahwa aparatus syariah sudah bertanggung jawab untuk mewujudan atas setiap tertib sosial yang ada. Dalam tantangan seperti itu di Aceh, wacana fiqh sosial masih harus dibentangkan dengan serius karena masih banyak persoalan kemasyarakatan yang harus segera dijawab dengan semangat zaman.

*) Bung Alkaf, Esais

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved