Berita Pidie

Pidie Tercepat Disahkan APBK 2022, Lebih Cepat dari Batas Waktu

Menurutnya hal ini menunjukan pemerintah sudah bekerja maksimal mulai dari penyusunan RAPBK hingga pengesahan APBK 2022.

Penulis: Nur Nihayati | Editor: Nur Nihayati
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Rachmat Anshar SE Ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga anggota Badan Anggaran dan Alwi, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat 

Menurutnya hal ini menunjukan pemerintah sudah bekerja maksimal mulai dari penyusunan RAPBK hingga pengesahan APBK 2022.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Kabupaten Pidie termasuk daerah tercepat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (ABPK) Pidie 2022.

Malah, menjadi urutan tercepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Akibat cepatnya disahkan maka berdampak cepat juga dirasakan masyarakat Kabupaten Pidie.

Karena kondisi masyarakat Pidie khususnya sangat bergantung pada anggaran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dna pembangunan.

Hal itu dikatakan, Rachmat Anshar SE Ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga anggota Badan Anggaran didampingi, Alwi, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Senin (24/1/2022).

Rachmat menilai, kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda Pidie H Idhami MSi dan juga pihak legislatif patut diapresiasikan.

Baca juga: Usai Heboh ASN Masuk Kepengurusan, PPP Aceh Lakukan Rapat Konsolidasi Perdana

Baca juga: Bolehkah Perempuan Muslim Menyusui untuk Bayi Non-muslim? Bagaimana Hukumnya? Begini Kata Buya Yahya

Baca juga: Curah Hujan Tinggi di Pengunungan, Volume Air Krueng Langsa Mulai Meningkat

Menurutnya hal ini menunjukan pemerintah sudah bekerja maksimal mulai dari penyusunan RAPBK hingga pengesahan APBK 2022.

Besar APBK Pidie 2022 senilai Rp 2 Triliun. Dan dinyatakan selesai tepat waktu malah lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan perundang-undangan.

"Ini fakta dan ini menjadi bukti keharmonisan yang terbangun antara kedua pihak di Pemerintah Pidie terjadi sekarang ini," katanya.

Dia juga memberikan penilaian dalam hal penerimaan anugerah tata kelola keuangan Pidie memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2020.

"Sedangkan tahun 2021 masih proses penilaian pihak BPK," ujar Rachmat merupakan Politisi Partai Demokrat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Pidie, Alwi juga menambahkan, kendati masih ada kekurangan tapi pemerintah Pidie masih terus dan ingin melakukan perbaikan.

"Contohnya hasil evaluasi fraksi soal perbaikan DID (Dana Insentif Daerah) sudah mulai terpenuhi," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya juga memberikan gambaran jika kondisi keuangan Pidie jauh lebih baik.

Dilaporkan kondisi kas aman di saat ada kabupaten yang keuangaannya memburuk.

"Banyak terjadi perubahan selama ini, pengaturan keuangan tepat waktu. Penanganan covid-19 Pidie sangat siap.

Kemudian kas aman ditambah lagi jerih yang dianggaran terbayar semua," pungkasnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved