Gubernur Lantik Tujuh Komisioner KKR Aceh, Ini Pesan Nova Iriansyah dan Ketua DPRA

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tujuh komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh periode 2022-2027 resmi dilantik oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan disaksikan oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin.

Prosesi pelantikan digelar dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Jumat (4/2/2022).

Mereka yang dilantik adalah Masthur Yahya sebagai Ketua, Oni Imelva sebagai Wakil Ketua serta lima Anggota yaitu, Safriadi, Sharli Maidelina, Tasrizal, Yuliati, dan Bustami.

Hadir dalam rapat itu, para anggota DPRA, unsur forkopimda Aceh, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh Amrizal J Prang.

Baca juga: Kisruh PNA, Anggota DPRA Tiyong dan Falevi di-PAW, Surat Diteken Irwandi Yusuf

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya mengharapkan jajaran komisioner KKR Aceh untuk dapat menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

Hal tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan perdamaian dan pemenuhan keadilan bagi korban konflik.

"Dengan adanya pengungkapan kebenaran, maka segera dapat membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM, baik individu maupun lembaga dengan korban,"  kata Nova.

Gubernur Nova menjelaskan bahwa pengumpulan data oleh KKR Aceh selama lima tahun belakang terkait kasus pelanggaran HAM di Aceh masih perlu disempurnakan.

Baca juga: Komisi I DPRA Umumkan Tujuh Anggota KKR 2021-2026, Berikut Nama-namanya

Untuk itu, dibutuhkan kerja-kerja yang lebih akurat, sistematis dan koordinatif ke depan.

Hal tersebut penting agar dapat diambil langkah judicial maupun non-judicial guna menyelesaikan kasus tersebut.

"Pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh bukanlah bertujuan untuk membuka kembali luka lama, akan tetapi lebih untuk menekankan pada upaya penyelesaian konflik secara komprehensif," ujar Nova.

Nova menambahkan, pihaknya komit untuk mendukung kerja-kerja KKR sebagai bentuk penguatan perdamaian Aceh.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh untuk memperkuat perdamaian antara lain, melakukan konsolidasi perdamaian, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik,

pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat dan korban konflik, program pendidikan damai, serta program pencegahan dan mitigasi konflik.

Baca juga: AKBP Carlie Syahputra Bustamam Pamit, Setelah 19 Bulan Jabat Kapolres Gayo Lues

Selain itu, kata Nova, ada 245 orang yang ditetapkan Pemerintah Aceh untuk mendapatkan reparasi mendesak sesuai Keputusan Gubernur Nomor 330/1269/2020, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

"Untuk kasus-kasus yang sifatnya butuh penyelesaian mendesak, seperti reparasi bagi korban, tetap harus diprioritaskan, " kata Nova.

Nova juga meminta agar komisioner KKR segera menyusun Rencana Kerja Jangka Pendek dan Rencana Strategis Jangka Menengah.

Dengan demikian kasus pelanggaran HAM di Aceh dapat diselesaikan sesuai konsep Keadilan Transisi yang akurat.

"Keberadaan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh merupakan sebuah anugerah yang pantas kita syukuri, sebab qanun itu menjadi payung hukum dalam memperkuat perdamaian dengan mengungkap kebenaran terhadap pelanggaran HAM," tutup Nova.

Baca juga: Penjelasan Ustad Abdul Somad Soal Waktu Makmum Baca Al Fatihah, Sesudah atau Serentak dengan Imam?

Sementara Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengucapkan selamat bekerja kepada komisioner KKR Aceh.

DPRA, sambung Dahlan, menaruh harapan besar kepada para komisioner KKR Aceh agar bisa melakukan kerja-kerja nyata.

"Kerja-kerja nyata komisi ini tentu tidak hanya dinantikan oleh rakyat Aceh namun juga akan menjadi model bagi berbagai wilayah lain di dunia yang pernah mengalami hal yang sama," kata Dahlan.

DPRA juga mengharapkan kepada komisioner KKR Aceh untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan pekerjaannya secara berkala kepada dewan.

Baca juga: Kisah Guru SD Menikahi Mantan Muridnya Viral, Dipertemukan Kembali 6 Tahun Setelah Lulus SMA

Begitu juga kepada Gubernur Aceh beserta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh, diharapkan bisa terlibat secara maksimal kepada komisi ini.

Sehingga dapat menjalankan berbagai tugas dan kewenangnya sesuai pieraturan perundangan yang berlaku.

"Secara khusus DPRA meminta kepada Gubernur Aceh untuk dapat memfasilitasi kerja lembaga ini sehingga keberadaan KKR Aceh akan memperkuat perdamaian yang berkelanjutan di Aceh," ungkap Dahlan.

Di samping itu, Dahlan juga berharap kehadiran KKR Aceh bisa menjadi sarana dalam mengungkap pelanggaran hak asasi yang terjadi di Aceh dan harus ditelesuri kembali untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh.(*)

Baca juga: Gadis Ini Memohon Kepada Polisi Agar Orang Tuanya Diganti, Gegara Angpao Malam Tahun Baru Imlek