APA Demo Pertanyakan Hasil Penyelidikan Dugaan Korupsi di Aceh, Nilai KPK tak Serius

Nazarullah menanggapi  pernyataan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat merespon aksi demonstrasi APA di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/2/2022).

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu datar menangani persoalan dugaan kasus korupsi di Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Pemuda Aceh (APA), Nazarullah. 

Nazarullah menanggapi  pernyataan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat merespon aksi demonstrasi APA di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/2/2022).

"Kami melihat KPK tidak serius menyesaikan kasus Aceh ini. KPK terlalu datar jawabannya," ujar Nazarullah.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa lembaga ant rasuah itu memahami harapan masyarakat terhadap penyelesaian setiap dugaan kasus korupsi.

Ia menyebutkan kegiatan  penyelidikan masih terus dilakukan.

Baca juga: Pemuda Aceh di Jakarta Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di Aceh

"Kami akan terus  melakukan aksi agar KPK mengumumkan hasil penyelidikan di Aceh tahun lalu," tukas Nazarullah.

Dalam sepekan ini APA yang dikoordinir Nazarullah menggelar aksi demonstrasi di KPK. 

Mereka mempertanyakan hasil penyelidikan KPK terhadap dugaan kasus korupsi di Aceh.

Seperti diberitakan, Aliansi Pemuda Aceh (APA) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (7/2/2022).

APA mendesak lembaga anti rasuah itu mengumumkan hasil penyelidikan dugaan korupsi pada pengadaan 3 KMP Aceh Hebat dan proyek multiyears di Aceh.

Aksi yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut  juga menuntut KPK RI untuk segera menangkap para pelaku korupsi di Aceh.

Baca juga: Mahasiswa dan Pemuda Aceh di Jakarta Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di Aceh, Ini Tuntutannya

Koordinator aksi, Sharfin Musla, mengatakan kedatangan dirinya bersama kawan-kawan lainnya untuk mengingatkan pihak lembaga antirasuah itu. 

Bahwa KPK RI ada melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Aceh pada  pertengahan tahun 2021 lalu, tapi sampai saat ini hasilnya belum diumumkan ke publik.

"Padahal masyarakat Aceh sangat menantikan hasil pemeriksaan tersebut, apakah benar ada dugaan korupsinya atau tidak," tegas  Sharfin.
Firdaus peserta aksi lainnya mengatakan, hasil penyelidikan oleh KPK di Aceh sangat penting diumumkan ke publik karena saat ini masyarakat Aceh lelah dengan kondisi kemiskinan.

Ia mengatakan, kalau seandainya hasil penyelidikan tersebut tidak diumumkan, maka masyarakat Aceh mencurigai elit-elit di Aceh bisa bermain dengan oknum-okunum di KPK. 

Artinya agar kasus yang sedang diselidiki tersebut bisa 'diamankan'.

Baca juga: GeRAK Aceh Dorong DPR RI Kawal Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di Aceh Tenggara yang Ditangani Polda

"Masyarakat Aceh khawatir jika Aceh akan dicap sebagai provinsi yang aman dan nyaman bagi para koruptor jika dugaan tindak pidana korupsi di Aceh tidak segera diumumkan kepada masyarakat," ujar Ketua APA,  Nazarullah.

Ketua APA Nazarullah itu juga  mempertanyakan kenapa  Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP RI Wilayah Aceh atas Laporan Keuangan Pemda Aceh pada Anggaran tahun 2020 yang merugikan Negara sekitar Rp 21,5 miliar, tidak ada tindak lanjutnya dari KPK RI.

"Pada tahun anggaran 2021, SILPA anggaran pembangunan sekitar Rp 4,7 Triliun.

Padahal masyarakat Aceh membutuhkan pemulihan ekonomi karena terdampak pandemi Covid19," demikian Nazarullah. (*)