Berita Banda Aceh
Pertemuan Perdana Tim Pelaksaan MoU Helsinki di 2022, Begini Arahan Wali Nanggroe
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun MPA menjelaskan, tim yang berjumlah 14 orang tersebut berasal dari berbagai kalangan.
lihat foto
Berikutnya, Dr M Akmal (Universitas Malikussaleh), Dr Afrizal Tjeotra MSi (Universitas Teuku Umar), serta Dr Syahril, SE MSi ((Universitas Teuku Umar).
Terakhir, Muhammad Ridwan SH MH (Universitas Cut Nyak Dhien), dan Nurdani SH MH (Kanwil Kemenkumham).
Setelah melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe, tim tersebut langsung mengadakan rapat untuk menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebagaimana arahan Wali Nanggroe.
Baca juga: Partai Aceh Evaluasi 18 Anggota DPRA dari Fraksi PA Termasuk Ketua DPRA, Jubir: Satu-satu Diskrining
Baca juga: Tidur di Emperan Toko dan Kerap Adu Mulut dengan Warga, 7 Anak Vespa Gembel Diamankan Satpol PP
Baca juga: Bupati Mawardi Ali Ajak Dunia Usaha Dukung Pengelolaan Sampah Aceh Besar
Baca juga: Perjuangkan Pembentukan Tiga Kecamatan Baru, Tokoh Masyarakat Darul Makmur Nagan Raya Datangi DPRK
Wali Nanggroe Terima Anugerah USK Award
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar diangerahi penghargaan sebagai tokoh perdamaian USK Award yang diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Kamis (10/2/2022).
Apresiasi tersebut merupakan penghargaan atas personal yang telah berjasa mewujudkan dan menjaga perdamaian Aceh.
"Ini yang pertama kali USK menganugerahkan tokoh perdamaian. Mudah-mudahan apa yang kami anugerahkan dan Wali Nanggroe menerimanya, menjadi contoh bagi kita semua. Agar kita, khususnya orang Aceh menjaga perdamaian," kata Rektor USK,Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng IPU ASEAN-Eng.
Dalam sambutannya usai menerima penghargaan tersebut, Malik Mahmud mengatakan, bahwa tokoh kunci terwujudnya perdamaian di Aceh tidak lain adalah almarhum Wali Nanggroe Aceh, DR Tgk Hasan Muhammad di Tiro.
“Karena atas dasar persetujuan beliau lah MoU Helsinki antara GAM dengan Pemerintah RI 15 Agustus 2005 silam bisa terwujud,” kata Malik Mahmud.
Wali Nanggroe Aceh yang ke 10 tersebut juga mengingatkan bahwa, MoU Helsinki merupakan kehendak bersama kedua belah pihak, yaitu GAM dan Pemerintah RI.
Di mana dunia internasional menjadi saksi saat MoU Helsinki ditandatangani.
MoU Helsinki menjadi legal standing Aceh, sekaligus starting point menuju kemakmuran dan kesejahteraan di masa depan
“17 Tahun kita sudah berdamai, kalau masalah uang terlihat tidak ada persoalan. Malah sebahagian uangnya tidak mampu kita habiskan,” kata Wali Nanggroe.
Hal yang menurutnya menjadi kendala ada pada SDM dan integritas pelaku pembangunan di Aceh.
Padahal di sisi lain, salahsatu sebab Aceh bersedia berdamai adalah untuk tujuan mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan.
