Wali Nanggroe Ingin UUPA Diteliti Kembali Untuk Mengokohkan Perdamaian Aceh

Wali sebagai salah satu pihak yang menandatangani MoU Helsinki atau perjanjian damai meminta tim ini mempelajari di mana masalahnya apa kendala sehingga ada yang macet," katanya.

Nanti, hasil pengamatan itu akan diserahkan ke Wali Nanggroe dan Wali sendiri yang akan menyampaikannya ke Presiden.

"Karena selama ini belum ada sebuah kajian lengkap yang memuat semua persoalan itu.

Kita selama ini hanya bisa mengumpulkan dari tulisan-tulisan, termasuk yang dimuat di Serambi.

Jadi, tim ini nanti yang akan mengkaji, ini sudah 16 tahun damai apa saja yang sudah jalan dan apa saja yang masih macet," pungkasnya.

Perlu Waktu dan Penyatuan Pemikiran

Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia, H Sjamsul Kahar, dalam pertemuan dengan Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, menyampaikan terima kasih dan merasa gembira atas jamuan tersebut.

H Sjamsul Kahar menyebutkan, ini kali pertama secara resmi Serambi mendapat kesempatan bertemu dengan Wali Nanggroe.

Baca juga: 33 Tahun Serambi Indonesia: Phaederus, Acta Diurna dan Sjamsul Kahar

"Dalam sejarah kita catat, ini yang pertama secara resmi Serambi Indonesia mendapat peluang bertemu dengan Wali, dan tentu kunjungan ini semakin memperdalam pengetahun kami tentang keberadaan lembaga ini," ujar Sjamsul Kahar.

Mantan Ketua Dewan Kesenian Aceh (DKA) ini mengatakan, Serambi selama ini selalu memantau dan menyerap berbagai informasi tentang keberadan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh.

Ia tak menampik memang ada kekurangan-kekurangan.

"Tentu saja ada kekurangan, tapi juga ada rahmat yang diberikan dengan hadirnya lembaga ini.

Ini tentu kita rasakan semua.

Kami terus mencatat tentang eksistensi lembaga ini dan manfaatnya untuk masyarakat.

Ini sesuatu yang baru hadir dalam sistem pemerintahan," jelasnya.