Jabatan Bupati Pidie Berakhir 17 Juli 2022, DPRK: Sosok Pj Bupati yang Paham Daerah

Politisi Partai Aceh ini memberi penilaian sosok Pj Bupati Pidie harus bisa memahami situasi dan kondisi Pidie saat ini.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie berharap sosok Pj Bupati Pidie adalah orang yang paham kondisi daerah setempat.

"Kita harapkan sosok Pj putra daerah dan juga paham kondisi di Pidie saat ini," tegas Ketua Komisi I DPRK Pidie Bidang Pemerintahan, Anwar Sastra Putra SH, Senin (21/2/2022).

Politisi Partai Aceh ini memberi penilaian sosok Pj Bupati Pidie harus bisa memahami situasi dan kondisi Pidie saat ini.

Hal ini diungkapnya menyusul masa kepemimpinan Bupati Pidie, Roni Ahmad (Abusyik) dan Fadhlullah TM Daud ST akan berakhir pada 17 Juli 2022.

Artinya, di sisa waktu sekira lima bulan lagi supaya pemerintah pusat dan juga pihak provinsi agar dapat menempatkan Pj Bupati Pidie yang menguasai daerah Pidie.

"Bukan saja tahu, tapi juga mengerti yang terjadi di Pidie sekarang ini dari kondisi pemerintah hingga ke sektor perekonomian," katanya.

Ketua Komisi I DPRK Pidie menilai ada sejumlah persoalan yang terjadi di Pidie saat ini.

Baca juga: Ketua Fraksi PA Pide, Anwar Sastra Putra: Pemkab Pidie Terkesan Main-Main Dalam Menangani Corona

Di antaranya masalah pertanian, pengangguran, pendidikan, kemiskinan, juga masalah kesehatan, serta pandemi covid-19 masih melanda.

Belum lagi persoalan pemerintahan yang kerap menjadi sorotan termasuk di antaranya masalah inikator penempatan sebagai pejabat di pemerintahan setempat.

Bulek berpesan supaya bongkar-pasang pejabat harus disesuaikan kemampuan bersangkutan dan dikompromi dengan atasan tempat si pejabat tersebut bertugas.

"Contohnya ada pejabat sedang berprestasi mendapat reward, tetapi ia malah digeser. Hal ini membuat kekhawatiran pejabat lain dalam bekerja karena terjadi rotasi tanpa diduga-duga," tutur Bulek.

Baca juga: Abusyik Tinjau Jalan Geumpang Tembus ke Pameu yang Terjal, Rombongan Sempat Bermalam di Hutan

Di sisi lain, Bulek mengatakan, untuk membangun Pidie ke arah lebih maju tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pidie semata, tapi harus bersama-sama dengan DPRK dan komponen masyarakat Pidie lainnya.

"Jadi antara eksekutif dan Legislatif pun harus memiliki sinergi dalam menentukan pembangunan yang merata," ujarnya.

Untuk itu di masa transisi ini diharapkan tidak terjadi konflik antar sesama pemerintah dalam kabupaten setempat.

Baca juga: Meresahkan Warga, Komisi 1 DPRK Pidie Ajak Haji Uma Berantas Galian C Ilegal