Pemda Harus Awasi Gas 3 Kg Agar Tak Terjadi Kelangkaan

Jangan sampai kelompok masyarakat yang berhak disubsidi malah tidak kebagian nantinya," sambungnya.

Menurutnya, penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian elpiji.

Nahrawi menjelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut pada poin nomor 15 sudah sangat jelas disebutkan Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna elpiji tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian elpiji tertentu.

Kemudian yang dimaksud dengan usaha mikro adalah jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu, dan tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.

“Sedangkan warung kopi, restoran, hotel, café tidak termasuk dalam usaha mikro.

Baca juga: Harga Gas 3 Kg di Kecamatan Lhoong Mencekik Warga, Terkadang Langka, Harga Jual Capai Rp 30 Ribu

Jadi wajib menggunakan elpiji 12 kg, 5,5 kg dan 50 kg,” sebutnya.

Untuk Warga Miskin

Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin menambahkan, Pemda dan aparat terkait di setiap kabupaten/kota hingga kecamatan harus meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran.

“Langkah ini sangat krusial untuk dilakukan pada saat ini," katanya.

Ia menambahkan, kelompok masyarakat yang berhak menggunakan elpiji bersubsidi ini adalah rumah tangga kategori miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa, serta kelompok usaha mikro.

"Selain masyarakat tergolong miskin, usaha kecil penjual makanan yang mobile dengan gerobak tradisional sederhana atau sejenisnya juga berhak menerima subsidi," demikian Nahrawi Noerdin.(una)

Baca juga: Agen Sebut Pasokan Gas 3 Kg ke Subulussalam Cukup, PT Laut Tawar : Pertamina Sering Tambah Kuota

Baca juga: Entah Ada Kaitan dengan Corona atau Tidak, Gas 3 Kg Langka di Pidie, Dijual Rp 30 Ribu Per Tabung