Breaking News:

Salam

Pengawasan Pengelolaan JKA Harus Lebih Ketat

Dalam beberapa pekan terakhir masyarakat Aceh gelisah karena pemerintah daerah ini akan menyetop Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai 1 April 2022

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Puluhan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat (Geram) melakukan unjuk rasa di Gedung DPRA, Senin (21/3/2022). Pendemo membalut diri seperti orang sakit saat berdemo 

Dalam beberapa pekan terakhir masyarakat Aceh gelisah karena pemerintah daerah ini akan menyetop Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai 1 April 2022.

Di media sosial dan media massa masyarakat mengatakan pemerintah dan lembaga wakil rakyat di daerah ini benar-benar tidak memihak rakyat atas keputusan itu.

Karenanya, selain memprotes melalui berbagai platform media, dua hari lalu puluhan masyarakat bersama aktivis LSM menggeruduk DPRA untuk memaksa JKA dilanjutkan.

Sejumlah masyarakat sipil melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (21/3/2022).
Sejumlah masyarakat sipil melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (21/3/2022). (SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL)

Massa juga membentang spanduk bertuliskan 'Jika Dihapus JKA, Gubernur Nova & DPRA Sungguh Tiada Berguna!' dan karton bertuliskan di antaranya 'Rakyat Aceh butuh JKA' dan 'JKA Salah Satu Janji Kampanye'.

Salah satu orator, Syakya Mairizal meminta pimpinan dan anggota DPRA untuk menerima aspirasi masyarakat agar program JKA tidak dihapus.

"Hari ini kami pulang ke rumah sendiri (DPRA), ingin bertanya (kepada wakil rakyat) apakah benar JKA dihapus?" tanya Syakya.

Yulindawati, orator dari perempuan menambahkan bahwa JKA merupakan salah satu program yang lahir setelah Aceh didera konflik yang berkepenjangan.

"JKA adalah buah perjuangan.

Ingat, puluhan tahun Aceh hidup dalam konflik.

Tapi satu progran JKA gagal diperjuangkan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved