Musibah dan Pengabaian SMK3L

Hierarki pengendalian tersebut antara lain adalah eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi dan alat pelindung diri.

Tantangan dan tindakan perbaikan kedepan, diperlukan  edukasi K3L bagi pemudi truck dan komitmen penerapan SMK3L oleh pengelola pelabuhan, mulai dari SDM, tim reaksi cepat,  sarana pendukung meliputi pemadaman kebakaran, oil spill kit, dan kebijakan K3L.

Pemerintah Indonesia telah mengatur aspek K3L mulai dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang memuat 4 (empat) unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.

Baca juga: Puslabfor Polri Olah TKP Suzuya Mall, Selidiki Setiap Sudut Bangunan dan Periksa Saksi-saksi

Undang-undang tersebut diturunkan melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri perhubungan secara jelas telah memberikan pedoman terkait aktivitas keselamatan kerja dan pelayaran.

Syukurnya atas kejadian truk barang terjun ke laut saat naik ke kapal di Aceh Barat, tidak timbul korban jiwa, supir sempat menyelamatkan diri.

Namun kita belum menghitung kerugian, berapa kerugian meterial dari nilai truk berikut muatan, dan pada sisi lingkungan dampak dari spill yang ditimbulkan dari bahan bakar, oli yang mencemari kondisi laut dan menganguan biota laut.

Semoga kita dapat mengambil hikmah atas “musibah” yang terjadi dan lesson learn/pembelajaran agar penerapan SMK3L menjadi lebih baik, sehingga musibah yang disebabkan oleh kelalaian, kelelahan dapat diminimalisir. (*)

*)Penulis M Nasir, S.Hut, M.Si adalah praktisi Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) (mnasiripb@gmail.com)

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.