Belum Ada Pola yang Efektif Mengawasi BBM Bersubsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengingatkan bahwa pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.

“Kita temui, BMM bersubsidi itu banyak dikonsumsi oleh industri atau kendaraan-kendaraan angkutan industri.

” Peringatan dan temuan menteri itu bukanlah hal yang baru.

Sudah berpuluh tahun hal itu terjadi.

Berpuluh tahun pula sudah pemerintah berusaha mencari pola yang pas untuk penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Nyatanya, hingga kini BBM bersubsidi banyak bocornya ke pihak-pihak yang bukan sasaran.

Kita mengapresiasi pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM jenis kebutuhan terbesar masyarakat, walaupun kita tahu harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini melonjak tajam.

Hal itu tentunya berdampak terhadap porsi subsidi energi khususnya subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah semakin besar.

Baca juga: Program Stiker Perlu Diberlakukan Kembali agar Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Baca juga: Polisi Amankan Dua Warga Banda Aceh,  Angkut BBM Bersubsidi Tanpa Izin

” Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, "Naiknya harga komoditas seperti harga minyak mentah dunia dan batu bara, tentu akan menjalar kepada harga harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.

Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berencana untuk menambah subsidi energi di tahun ini.

Kita sangat sadar, bahwa sisa tahun ini, yakni 10 bulan ke depan karena situasi geopolitik, kita akan mengantisipasi tekanan yang cukup besar, terutama karena naiknya harga komoditas.

" Baru-baru ini, dari empat jenis BBM nonsubsidi yang didistribusikan PT Pertamina (Persero), baru tiga jenis BBM yang harganya sudah disesuaikan, yaitu Petamax Turbo, Pertadex, dan Dexlite, yang volume penjualannya hanya 3 % saja.

Sedangkan Pertamax yang volumenya sekitar 14 %, harganya masih tetap bertahan sejak lebih dari dua tahun lalu, yaitu Rp 9.000 per liter.

Kembali ke soal peyaluran BBM bersubsidi yang masih belum tepat sasaran.

Di banyak SPBU, BBM bersubsidi lebih banyak dikonsumsi kalangan tak berhak dibanding masyarakat yang kecil yang berhak mendapatkannya.

Ahmad Redi, seorang Pakar Hukum Pertambangan dan Energi, mengatakan agar subsidi tepat sasaran, sebaiknya harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite sesuai mekanisme pasar.

Hal ini selaras dengan spirit UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Migas yang telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

"Bahwa terkait harga BBM bersubsidilah yang harganya diatur pemerintah, sedangkan BBM nonsubsidi dapat diserahkan ke mekanisme pasar," ujarnya.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya harga Pertamax disesuaikan dengan harga pasar karena diperuntukan bagi masyarakat mampu.

Harga BBM nonsubsidi harus mengikuti pasar atau sesuai harga pasar dan tidak boleh membebani APBN.

Harga BBM nonsubsidi juga tidak boleh membebani rakyat karena APBN berasal dari rakyat, kecuali beban subsidi dalam APBN terus bertambah.

"Hal ini sudah sesuai dengan konsepsi hak menguasai negara atas migas dan prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 UUD 1945," ujarnya.

Persoalannya bukan cuma itu, tapi di lapangan, kendaraan-kendaraan mewah termasuk mobil-mobil dinas pemerintah rela antri berjam-jam di SPBU menunggu BBM bersubsidi.

Demikian juga, banyak industri yang menggunakan BBM bersubsidi.

Caranya, antara lain mereka “main mata” dengan pihak SPBU atau dengan modus-modus lain seperti memodifikasi tanki kendaraannya.

Perbedaan harga yang sangat mencolok menjadi motivasi utama para pencoleng BBM bersubsidi.

“Makanya, kini pemerintah masih perlu mendata identifikasi masyarakat kategori sangat miskin, miskin, mendekati miskin, dan kategori orang kaya.

Selain itu, hal hal yang menyangkut spesifikasi kendaraan berupa jenis mobil dan tahun pembuatan menjadi faktor yang juga diperhitungkan dalam skema penyaluran subsidi tertutup,” kata seorang anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

Nah?!

Baca juga: Dua Warga Banda Aceh Diamankan Polisi Karena Angkut BBM Bersubsidi Tanpa Izin

Baca juga: Suplai Solar Kembali Normal, Pertaminan Diminta Pantau BBM Bersubsidi