Kapan Israel Mau Menghormati PBB?

PBB kembali menyerukan pihak berwenang Israel supaya membatalkan keputusan hukum yang memerintahkan pengusiran 1.300 warga Palestina pemukim Perbukitan Hebron Selatan di Tepi Barat.

Adalah Mahkamah Agung Israel yang mengeluarkan keputusan itu belum lama ini sehingga memicu pergolakan.

"Karena semua upaya hukum domestik telah habis, masyarakat sekarang tidak terlindungi dan berisiko mengungsi," kata Koordinator Kemanusiaan dan Kediaman PBB di Wilayah Pendudukan Palestina, Lynn Hastings.

Keputusan itu memperburuk nasib lebih seribu warga Palestina, termasuk 500 anak-anak.

Hingga kemarin Israel belum ada tanda-tanda akan merespon positif seruan PBB itu.

Bahkan, ancaman pengusiran paksa makin nampak jelas, meski berbagai pihak menentang keputusan Mahkamah Agubg Israel yang dinilai bertentangan dengan hak azasi sipil.

Uni Eropa menegaskan, "Di bawah hukum internasional, pemindahan paksa individu atau massal dan deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan dilarang, terlepas dari motif mereka.

Sebagai kekuatan pendudukan, Israel memiliki kewajiban untuk melindungi penduduk Palestina dan tidak menggusurnya.

" Asosiasi Hak Sipil di Israel (ACRI), bersama dengan penduduk Masafer Yatta, mengajukan petisi menentang pengusiran dan mengatakan putusan itu akan memiliki konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: Pasukan Israel Tembak Mati Pemuda Hebron, Balas Dendam Kematian 11 Warga Yahudi

Baca juga: VIDEO Kondisi Terkini Masjid Ibrahim Hebron Palestina, Lokasi Diyakini Terdapat Makan Nabi Ibrahim

PBB sendiri sudah berulang-ulang meminta pihak berwenang Israel untuk menghentikan pengusiran warga Palestina dari rumahnya di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan delegasi PBB sudah bertemu dengan keluarga Palestina itu.

"Kami menindaklanjuti dengan cermat situasi di Sheikh Jarrah Yerusalem Timur dan kemungkinan mengusir warga Palestina dari rumah mereka," kata Dujarric merujuk kepada keputusan otoritas Israel untuk mengevakuasi rumah warga Palestina yang telah ditempati selama 70 tahun di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur.

Pertanyaannya, kapan Israel akan menghormati seruan PBB? Dan, kapan pula negara-negara barat berpengaruh tidak lagi menerapkan standar ganda? Lihat saja bagaimana Inggris, Jerman, Perancis, dan lain-lain bereaksi keras atas konflik Rusia-Ukraina namun seperti menutup mata dalam konflik Israel-Palestina.

Selain itu, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita juga meminta kepada pemerintah kita untuk menggunakan forum-forum internasional baik di PBB, OKI, G-20 ataupun yang lainnya untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi di Palestina.

Apalagi, menurut seorang anggota DPR-RI, "Israel ini jadi benalu bagi dunia.