Cuti Menstruasi Menjadi Perdebatan Sengit di Spanyol, Pemerintah Segera Sahkan Pekan Depan

Menteri Ekonomi Nadia Calvino, mantan direktur jenderal anggaran di Komisi Eropa yang tergabung dalam partai Sosialis, mengatakan pekerjaan sedang dilakukan pada beberapa rancangan.

“Pemerintah tidak akan pernah mengadopsi tindakan yang menstigmatisasi perempuan,” katanya kepada wartawan, ketika ditanya tentang kontroversi tersebut.

Ketua oposisi utama Partai Populer (PP), Alberto Nunez Feijoo, mengatakan terserah kepada dokter untuk memutuskan kapan cuti sakit diperlukan.

Baca juga: Tidak Boleh Keramas saat Menstruasi, Mitos atau Fakta? Simak Penjelasan dr Reisa Broto Asmoro Ini

Dia menuduh pemerintah berusaha mengalihkan perhatian dari skandal mata-mata ponsel dengan tindakan tersebut.

Ana Ferrer, dari Association of Victims of Endometriosis, mengatakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan gejala menstruasi yang lebih parah.

Dia khawatir tindakan itu akan mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan, meskipun itu bermaksud untuk melindungi hak-hak mereka.

“Apa yang kami butuhkan, lebih dari cuti, adalah pengakuan atas kecacatan kami,” katanya.

Rancangan undang-undang kesehatan reproduksi juga menyerukan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) pada beberapa produk sanitasi feminin seperti tampon.

Aturan itu juga akan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akses aborsi di rumah sakit swasta.

Baca juga: Cara Memperbaiki Sikslus Menstruasi Tidak Normal, dr Zaidul Akbar : Cukup Minum dengan Bahan Ini  

Termasuk mengubah undang-undang untuk mengizinkan anak di bawah umur 16 dan tahun 17 untuk mengakhiri kehamilan tanpa persetujuan orang tua mereka.

Spanyol mendekriminalisasi aborsi pada tahun 1985 dalam kasus pemerkosaan, jika janin cacat atau jika kelahiran menimbulkan risiko fisik atau psikologis yang serius bagi ibu.

Cakupan undang-undang diperluas pada tahun 2010 untuk mengizinkan aborsi sesuai permintaan dalam 14 minggu pertama kehamilan.

Tetapi akses ke prosedur ini diperumit oleh fakta, banyak dokter di rumah sakit umum menolak untuk melakukan aborsi.(*)