PDIP Kritik Luhut Ditunjuk Urus Minyak Goreng, Kredibilitas Kolektif Pemerintahan Disebut Rendah

Kali ini Luhut ditunjuk mengurus minyak goreng yang menjadi polemik dan persoalan di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Penulis: Sara Masroni | Editor: Amirullah
Kolase Serambinews / Dok Kemenko Marves
Usai ditunjuknya Luhut urusi minyak goreng, PDIP ikut kritik hingga panggilan 'menteri segala urusan' kembali mencuat. 

SERAMBINEWS.COM - Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) kembali mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi.

Kali ini Luhut ditunjuk mengurus minyak goreng yang menjadi polemik dan persoalan di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Tudingan sebagai menteri segala urusan pun mencuat, bahkan kali PDIP ikut mengkritik keputusan menunjuk Luhut urusi minyak goreng.

Dikutip dari Tribunnews.com, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menganggap, penunjukan Luhut semakin menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

Selain itu, ia menilai penunjukan tersebut menjadi bentuk sentralisasi jabatan terhadap menteri.

“Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan. Sentralisasi banyak jabatan terhadap seorang menteri,” katanya ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (24/5/2022).

“Dan ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik,” imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, Demokrat: Rakyat Tak Peduli, yang Penting Harga Turun

Kritikan terkait penunjukan Luhut juga dikatakan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Menurutnya, penunjukan Luhut oleh Jokowi untuk menangani masalah minyak goreng semakin menegaskan posisi Luhut sebagai ‘menteri segala urusan’.

“Tapi itu (penunjukan Luhut oleh Jokowi) itu hak presiden. Namun secara organisasi tidak sehat,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).

Sehingga, kata Mardani, seharusnya dalam penunjukan menteri untuk menangani suatu masalah diharapkan sesuai dengan latar belakang profesi.

“Karena masing-masing sudah ada portofolio masing-masing. Jadi kelihatan berantakan pengaturannya,” jelasnya.

Namun Mardani menilai apa yang dilakukan Jokowi dengan menunjuk Luhut bukanlah sesuatu yang salah.

Baca juga: VIDEO Luhut Dapat Tugas Khusus Lagi dari Jokowi, Kini Harus Urus Kelangkaan Minyak Goreng

“Tidak salah (penunjukan Luhut). Niatnya mungkin biar harga (minyak goreng) bisa segera turun,” katanya.

Tanggapan Luhut Soal Penunjukkannya Urus Minyak Goreng

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved