Azhari Cagee Berang Minta Agar BRA Dibubarkan, MTA: Akibat Dewan Batalkan Pokir

* Anggaran Diberikan Hanya Rp 24,8 M

BANDA ACEH - Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Azhari Cagee, kesal dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk badan yang dipimpinnya.

Dari Rp 500 miliar yang diminta untuk tahun 2023, hanya Rp 24,8 miliar yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membayar gaji aparatur, operasioal kantor, perjalanan dinas, kegiatan Hari Damai Aceh, dan beberapa lainnya.

Sedangkan BRA diamanahkan oleh UUPA untuk mengurus pemberdayaan dan kesejahteraan tiga komponen; eks kombatan, tapol napol, dan masyarakat korban konflik.

Juru Bicara (Jubir) Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat ini pun berang.

Dia meminta Pemerintah Aceh agar membubarkan saja BRA, daripada pihaknya nanti menjadi sasaran kemarahan eks kombatan, tapol napol, dan masyarakat korban konflik.

“Kalau begini kondisinya, lebih baik bubarkan saja BRA.

Daripada BRA jadi tempat pengaduan eks kombatan, tapi tidak bisa kita berikan program apapun.

Baca juga: Direkom Mualem, Pemerintah Aceh Angkat Azhari Cagee Sebagai Ketua BRA yang Baru

Baca juga: BRA; Peran dan Penguatan Perdamaian

Yang ada terjadi perkelahian, sumpah serapah pada BRA, karena tidak tersedianya anggaran untuk pemberdayaan ekonomi tiga komponen, yaitu eks kombatan, tapol napol, dan masyarakat korban konflik,” kata Azhari Cagee kepada Serambi, Jumat (27/5/2022).

Azhari Cagee menjelaskan, pada awal 2022 lalu, pihak kesekretariatan BRA diminta membuat renja (rencana kerja) untuk tahun 2023.

BRA mengajukan program untuk tahun 2023 dengan anggaran mencapai Rp 555 miliar.

“Kita ajukan Rp 555 miliar.

Itu banyak program, terutama pembangunan kebun sawit eks kombatan, rehabilitasi korban konflik, dan pemberdayaan ekonomi lainnya,” kata dia.

Namun dalam perjalanan waktu, pihak TAPA memberikan pagu anggaran untuk BRA hanya Rp 55 miliar dari Rp 555 miliar yang diminta.