Azhari Cagee Berang Minta Agar BRA Dibubarkan, MTA: Akibat Dewan Batalkan Pokir

“Tapi dengan apa kita mau realisasi semua permintaan itu jika anggarannya tidak ada.

Pemerintah Aceh tampaknya tidak komit untuk menyelesaikan hak-hak eks kombatan, tapol napol, masyarakat korban konflik.

Padahal menjaga tiga komponen itu adalah menjaga damai Aceh,” pungkas Azhari Cagee.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA yang dikonfirmasi Serambi tadi malam, mengatakan, awalnya Badan Rintegrasi Aceh (BRA) memang menampung sekitar Rp 247 miliar program pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

Sedangkan usulan total pokir seluruh anggota dewan untuk 2023 berjumlah Rp 3,6 triliun dengan jumlah 8.959 paket, yang sifatnya usulan kepada eksekutif yang tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Dalam proses persiapan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA), pihak SKPA melakukan verifikasi terhadap program usulan dewan tersebut.

Hasilnya sekitar 1.500 lebih program tidak sesuai kewenangan, yang artinya tertolak, sehingga tersisa 7.348 program lagi.

"Disebabkan ketersediaan anggaran kita pada 2023 berkurang signifikan, maka kemudian program-program hasil verifikasi tersebut kita kembalikan ke dewan untuk dipilih yang prioritas oleh dewan," ungkap MTA.

Nah, dari program pokir dewan yang ditempatkan pada BRA sejumlah 247 miliar itu, saat diminta untuk dipilih program-program prioritas, pihak dewan yang menempatkan pokirnya di BRA membatalkan pokir tersebut, sehingga akhirnya hanya tersisa sekitar 20 miliar.

“Selain itu untuk anggaran rutin operasional dan beberapa program BRA sekitar 25 miliar.

Jadi total anggaran BRA pada 2023 lebih kurang Rp 45 miliar," kata MTA.

Pihak Pemerintah Aceh sendiri mengaku intens berkomunikasi dengan pihak BRA dalam hal posisi anggaran dan dinamika ini.

"Bahkan kita sarankan dapat juga dilakukan komunikasi dengan pihak dewan agar program-program dewan yang telah ditempatkan di BRA dapat diprioritas kalau memang penempatan di BRA itu dipandang program yang penting," demikian MTA.

Baca juga: Rombongan BRA Temui Komisi VI DPR

Baca juga: BRA Gelar FGD Bahas Pergub Jaminan Sosial Bagi Eks Kombatan