Sekjen Gerindra Sebut Prabowo akan Maju Sebagai Capres pada 2024, bukan ‘King Maker’

Bukan hanya dukungan partai yang berlimpah, tapi juga figur cawapres yang bisa menderek elektabitas demi mengunci kemenangan.

"Pemilu 2014 misalnya Prabowo didukung mayoritas partai, tapi kalah dengan Jokowi. Begitupun pemilu 2019 kekuatan partai pendukung Prabowo dan jokowi relatif berimbang. Prabowo kalah juga," kata Adi.

Baca juga: MPU Kota Subulussalam Gelar Musda IV Bulan Ini, Pilih Ketua Periode 2022-2027, Begini Mekanismenya

Baca juga: Gubernur Nova Harapkan MAA Perwakilan Sumatera Barat Mampu Teruskan Kebesaran Adat Aceh

Baca juga: Begini Kronologi Ketua DPRA Protes Seminar Uji Publik Revisi UUPA di Kantor Gubernur Hingga Walk-out

"Itu artinya, Prabowo mesti belajar dari dua kekalahan semua. Dukungan partai yang banyak itu penting, tapi cari cawapres yang kuat juga penting," terangnya.

Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (PBI) Iswadi menyebut, Gerindra tetap membutuhkan teman koalisi untuk memenuhi syarat formal pencalonan.

"Ekspektasi atas lahirnya tiga poros tersebut tentu didasarkan pada pengalaman buruk Pilpres 2019 yang hanya menghadirkan dua poros utama sehingga menyebabkan terjadinya gejala divided society," kata Iswadi.

Saat itu, segmentasi masyarakat menjadi makin terpolarisasi ke dalam dua kutub yang berseberangan secara diametral, yakni pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dan pendukung Prabowo-Sandi.

Kondisi ini cukup menguras energi dan menghadirkan ketegangan politik tinggi.

"Meskipun sudah bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintah. Pembelahan antarkubu cebong dan kampret, juga belum berhenti meski Prabowo dan Sandi kini telah menjadi anggota kabinet," ungkapnya.

Alumnus Institut Perguruan Darul Aman Malaysia ini menambahkan, yang penting menjadi catatan, calon-calon yang berasal dari partai politik baik dalam kapasitasnya sebagai ketua umum maupun elite partai lebih berpeluang mendapatkan tiket pencalonan mengingat otoritas tunggal partai politik sebagai pemegang kendali pencapresan.

Sebab pintu pencalonan tetap menjadi domain dan wewenang partai politik.

"Bisa saja, nama-nama yang beredar dengan elektabilitas tinggi, tidak bisa melenggang mulus dalam medan pertarungan karena tidak mendapatkan dukungan partai-partai politik," tandasnya. (tribun netwok/yuda).