Breaking News:

Berita Aceh Singkil

YARA Minta Luhut Audit Perusahaan Sawit di Singkil

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil menyurati Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut

Editor: bakri
hand over dokumen pribadi
Kepala Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Yara) Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim 

SINGKIL - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA) Perwakilan Aceh Singkil menyurati Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam suratnya YARA meminta Menko Marves mengaudit perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil.

Ketua YARA Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim, Selasa (7/6/2022), mengatakan, pihaknya meminta audit sebab belum satu perusahaan perkebunan pun yang merealisasikan kebun plasma kepada masyarakat.

Padahal telah ada kesepakatan antara Pemkab Aceh Singkil dengan 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit pada pertemuan 6 Oktober 2021 di Medan.

Dalam kesepakatan tersebut, sebut Kaya Alim, perusahaan menyanggupi merealisasikan plasma sesuai ketentuan berlaku dengan tenggang waktu enam bulan sejak pertemuan.

"Sejak kesepakatan bersama sampai saat ini sudah berjalan selama delapan bulan berdasarkan pantauan kami di lapangan pihak perusahaan belum merealisasikan kebun plasma sebagaimana hasil kesepakatan pada pertemuan," kata Kata Alim.

Sesuai pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

"Paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan," jelasnya.

Baca juga: Jurus Luhut Atasi Masalah Minyak Goreng, Bakal Audit Perusahaan Sawit

Baca juga: Presiden Diminta Cabut Larangan Ekspor CPO, Harapan 51 Perusahaan Sawit di Aceh

Alasan lain, kata Kaya Alim, pihaknya meminta Menko Marves melakukan audit perusahaan perkebunan di Aceh Singkil lantaran Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Tim Penyelesaian Minyak Goreng.

"Kami memohon Bapak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang ditunjuk oleh Bapak Persiden sebagai Ketua Tim Penyelesaian Minyak Goreng kiranya dapat menurunkan tim audit pelaksanaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil," kata Kaya Alim.

Disebutkan, luas areal kebun 15 perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 52.824 hektar.

Jika membangun plasma 20 persen saja, maka akan ada 10.564,8 hektar kebun rakyat. (de)

Baca juga: Adem! Begini Reaksi Perusahaan Sawit Saat Izin Lingkungan Dicabut Gegara Terkait Pencemaran Limbah

Baca juga: Krueng Tadu Diduga Tercemar Limbah Perusahaan Sawit, DPRK Nagan Raya Minta Polisi Mengusut

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved