Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid Minta Balai Besar TNGL Segera Beroperasi di Aceh

Permintaan ini mengingat kantor tersebut sudah setahun lebih sejak 16 Februari 2021 pindah ke Aceh dari Medan, Sumatera Utara. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid meminta Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) segera beroperai di Aceh.

Permintaan ini mengingat kantor tersebut sudah setahun lebih sejak 16 Februari 2021 pindah ke Aceh dari Medan, Sumatera Utara.   

Apalagi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI sudah mengeluarkan surat Nomor B/503/M.KT.)1/2022 tertanggal 13 Mei 2022 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Saya bersyukur atas perjuangan sekalian baik gubernur, DPRA, teman-teman pemerhati kehutanan.

Alhamdulillah hari ini saya hadir pasca-keluarnya surat keputusan Menpan RB,” kata TA Khalid saat mengunjungi Kantor TNGL yang berada di kompleks Kantor BKSDA, Sabtu (11/6/2022).

Baca juga: Jerman Bantu Rp 40 M untuk Konservasi TNGL

Hadir mendampingi TA Khalid, Wakil Ketua DPRA dan anggota DPRA dari Fraksi Gerindra, Safaruddin dan Asib Amin.

Mereka disambut sejumlah pegawai lembaga yang bergerak menjaga kelestarian Gunung Leuser tersebut.

Di antaranya Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah 1 Banda Aceh Mahyuddin, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Eko Widjajanto.

Kemudian Kepala Seksi Wilayah 2 TNGL di Tapaktuan, Aceh Selatan, T Irmansyah.

Dalam kesempatan itu, TA Khalid meminta semua pegawai TNGL untuk berkantor di Aceh.

Apabila ada pegawai yang keberatan, TA Khalid meminta agar segera mengajukan permohonan pindah dan dirinya siap membantu proses tersebut.   

Ia tidak ingin proses pemindahan menjadi alasan belum beroperasinya Balai Besar TNGL di Aceh.

Baca juga: Harimau Sumatera yang Ditangkap di Aceh Selatan Dilepaskan ke TNGL, Tak Terusik Kehadiran Manusia

“Kita minta pemerintah segera selesaikan semua proses administrasi baik adminitrasi kepegawaian maupun administrasi keuangan, sehingga kantor TNGL bisa segera beroperasi,” ucapnya.  

Tak hanya pegawai TNGL, Ketua Partai Gerindra Aceh ini juga meminta NGO yang bermitra dengan TNGL agar berkantor di Aceh.

Ada sepuluh NGO yang selama ini bermitra dengan TNGL. “Kita ingin NGO mengikuti skema yang kita inginkan. Jika tidak persempit pergerakan mereka,” ujarnya.

Di sampin itu, TA Khalid juga menyampaikan pascaterbitnya Undang-undang Cipta Kerja banyak kewenangan dipangkas.

Selaku putra Aceh, ia tidak ingin kewenangan Aceh tentang kehutanan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tergerus.

Baca juga: Kawasan TNGL di Aceh Tamiang Diduga Dirambah untuk Perkebunan

  “Saya minta kepada balai, apa yang harus kita bangun. Apakah Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan perlu direvisi agar tidak tergurus.

Saya selaku anggota Komisi IV dari Aceh memiliki tanggungjawab untuk menjalankan UUPA,” tegasnya.

Karena itu, TA Khalid mengajak semua pihak, terutama Pemerintah Aceh unutk bersinergi menjaga Gunung Leuser sebagai paru-paru dunia.

“Gunung Leuser merupakan ikon Aceh di dunia internasional, ketika kita berbicara Aceh dengan pegiat lingkungan internasional, mereka ingat Leuser.

Makanya kita harus menjaganya karena itu aset,” tutup TA Khalid.

Baca juga: Balai Besar TNGL Resmi Pindah dari Sumut dan Berkantor di Aceh, Begini Prosesnya

Sementara Wakil Ketua DPRA, Safaruddin menyambut baik apa yang sudah diperjuangkan TA Khalid bersama pihak lain selama ini sehingga Kantor Balai Besar TNGL sudah berpindah alamat dari Sumut ke Aceh.

“Menurut saya, sudah sepantasnya dengan luasan lahan 80 persen (dari total 800.000 hektare) berada di Aceh, Kantor TNGL berpusat di Aceh.

Tapi ini jangan hanya ada semangat pemindahannya saja, tapi infrasturktur dan anggarannya juga harus didukung,” katanya.

Safaruddin yang juga menjabat Sekretaris Partai Gerindra Aceh ini berharap Kantor Balai Besar TNGL segera beroperasi dengan maksimal sehingga bisa diukur kinerjanya.

“Pemerintah Aceh dan DPRA tetap menyupport dengan proses penganggaran di APBA,” ucapnya. (*)