WN dan Kalla Grup Bahas Peluang Investasi di Aceh

BANDA ACEH - Wali Nanggroe (WN) Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar melakukan pertemuan dengan Kalla Grup yang berlangsung di Wisma Kalla, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/6/2022).

Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun MPA dalam keterangannya kepada Serambi, Kamis (23/6/2022) malam, mengatakan, kehadiran Wali Nanggroe ke Makassar dalam rangka memenuhi undangan dari Kalla Grup.

“Pada pertemuan itu, kedua pihak membicarakan kondisi kekinian perdamaian Aceh dan peluang investasi,” ungkap Nasir.

Pada pertemuan itu, Wali Nanggroe antaralain didampingi Ketua DPRA Saiful Bahri atau yang akrab disapa Pon Yaya.

Rombongan dari Aceh disambut langsung oleh President Director Kalla, Solihin Jusuf Kalla, dan Prof Hamid Awaluddin, serta para CEO unit bisnis Kalla.

“Sejatinya hubungan kami dan Aceh sangat erat.

Kami pernah berkontribusi membangun runway bandara Aceh saat pertama kali dibuka untuk jamaah haji.

Dan juga melalui Jusuf Kalla dan Hamid Awaluddin, berkontribusi pada proses perdamaian Aceh,” kata Solihin.

Dia menyebutkan, hubungan kedekatan itu tak semata hanya bersifat historis, misalnya terkait keterlibatan dalam perdamaian Aceh, namun juga mencakup aspek kehidupan yang lebih emosional lainnya.

Baca juga: Wali Nanggroe Ingatkan Kekhususan dan Keistimewaan Aceh Masih Jauh dari Harapan

Baca juga: Gelar Rakor Keistimewaan di Takengon, Wali Nanggroe Sebut Tiap di Aceh Tengah Mengingatkannya Swedia

“Perkembangan Islam di wilayah Sulawesi Selatan dibawa oleh alim ulama dari wilayah Aceh, yaitu Datuk ri Tiro.

Dalam sejarah Kerajaan Aceh, terdapat dua raja yang berasal dari bangsa Bugis.

Belum lagi ketika kita membahas hubungan kedekatan secara perniagaan,” tambah Solihin.

Oleh karena itu, tutur Solihin Kalla, pertemuan Wali Nanggroe dan DPR Aceh diharapkan akan semakin mendekatkan Bugis-Makassar dengan Aceh, khususnya pada sektor niaga dan investasi.

Sementara itu, Wali Nangroe mengaku gembira dengan sambutan hangat Solihin Kalla dan pimpinan Kalla Grup.

Ke depan, ia menyambut baik peluang kerja sama terkait potensi yang ada di Aceh dengan Kalla Grup.

“Aceh memiliki potensi yang sangat besar dari sumber daya alam.

Selat Malaka menjadi jalur tersibuk di dunia pada masanya.

Perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah serta Asia Selatan hingga ke Asia Timur pasti melalui Selat Malaka.

” “Namun, kita tidak bisa memungkiri masa penjajahan Belanda sampai Gerakan Aceh Merdeka dan bencana tsunami telah membuat seluruh potensi tersebut terhambat dan perkembangan ekonomi Aceh memiliki banyak challenge,” kata Wali Nanggroe.

Senada dengan Wali Nangroe, Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri juga berharap pada pertemuan tersebut melahirkan kerja sama ke depannya.

Ia menyampaikan terimakasih atas undangan dan sambutan hangat dari segenap pimpinan Kalla Grup.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Solihin Jusuf Kalla dan Manajemen Kalla yang telah mengundang dan menerima kami dengan hangat.

Ini pertama kalinya saya berkunjung di kota Makassar,” ujarnya.

Di ujung pertemuan, rombongan Aceh menerima cinderamata lukisan Kapal Pinisi yang menjadi simbol kejayaan Bugis-Makassar.

“Cinderamata ini semoga makin mengeratkan persahabatan dan kedekatan yang telah terjalin antara Bugis dan Aceh,” pungkas Solihin.

Bertemu Gubernur Sulsel

Selain melakukan pertemuan dengan Kalla Grup, Wali Nanggroe beserta rombongan juga berkesempatan bersilaturrahmi dengan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Provinsi Sulawesi Selatan itu tersebut menyambut Wali Nanggroe beserta rombongan dengan jamuan makanan khas Kota Daeng--julukan bagi Kota Makassar--.

Diantaranya Pisang Ijo, Pisang Epe, Jalangkote, dan beragam kue tradisional lainnya.

Andi juga memaparkan beberapa lokasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan.

“Pertemuan ini sebatas silaturahmi, yang saat ini kita sedang berada di Sulsel,” kata Wali Nanggroe. (rel/ran)

Baca juga: Wali Nanggroe Aceh dan Pon Yaya Ziarah ke Makam Tgk Hasan Tiro

Baca juga: Pertemuan Jusuf Kalla dan Wali Nanggroe Aceh, ‘MoU Helsinki dan UUPA Landasan Pembangunan Aceh’