Wawancara Khusus
‘Aceh Perlu Kehidupan Normal’
Setelah lama tak terdengar, nama mantan Juru Bicara (Jubir) GAM, Sofyan Dawood, kembali menjadi pembicaraan publik
Kita tidak mengatakan salah siapa.
Apa fokus utama Pak Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh?
Saya belum tahu soal itu karena saya tidak mencampur ke kondisi (pemerintahan).
Kita tahu, mungkin komunikasi untuk membangun kekompakan dulu, dan harus memihak kepada masyarakat (yang harus difokuskan dulu).
Saya harapkan Pj dan DPRA harus memihak kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat Aceh sampai ke pedalaman?
Kita sedih melihat Aceh, kita orang Islam, bicara rumah duafa setiap tahun. Jangan ada lagi duafa, ayo kita angkat beliau-beliau ini, sayang masyarakat.
Kita lihat sekarang, dengan dana otsus yang banyak apa yang sudah dinikmati oleh masyarakat.
Kehidupan di pedesaan tidak tersentuh dana otsus.
Masyarakat hanya mendapat penghasilan dari hasil pertanian, dapat 50 ribu rupiah sehari, pergi ke laut dapat uang 30 ribu rupiah, itu bukan dana otsus. Coba alih (dana otsus) ke situ.
Jangan dana otsus harus kerjakan proyek-proyek, sedangkan rakyat sengsara. Coba kita buka komunikasi dengan luar Aceh supaya investor masuk ke Aceh membangun semua. Banyak potensi di Aceh cuma tidak tergarap.
Menurut Anda, apa persoalan sehingga investor tidak hadir ke Aceh?
Ini kesalahan pertama. Dulu kita lihat di Kalimantan ada batu bara. Yang kaya orang Kalimantan sendiri. Tapi di Aceh juga punya batu bara, ada tidak orang Aceh yang hebat (kaya) di batu bara? Tidak ada.
Selalu di Aceh, tenaga kerja yang dibutuhkan. Orang Aceh selalu pakai topi kuning sebagai buruh, yang pakai topi putih itu orang luar, yang punya lahan orang luar.
Pengalaman kita beberapa puluh tahun lalu, ExxonMobil, Arun LNG, sekitar 10 meter dari pagar Arun itu, masyarakat Aceh miskin dan lapar. Yang menikmati itu siapa, padahal uang triliunan rupiah dihasilkan per tahun dari migas di Aceh pada zaman dulu.
Apa ke depan kita harus terjebak seperti itu lagi. Dengan tambang punya orang luar, batu bara punya orang luar, termasuk tambang emas ilegal.