Keamanan Semu Dunia Digital

Dia turut memaparkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang mengatur penyerahan data pengguna ke pemerintah yang menurutnya juga patut dipertanyakan keamanan pendataan dan penggunaanya.

“Kebijakan masing-masing platform itu tidak pernah ‘clear’ tentang sejauh mana data yang mereka berikan.

Kita harus waspada terkait tendensi pemerintah membuka akses atau kantor dari platform penyedia layanan,” imbuhnya.

Kekerasan Berbasis Gender Online

Dalam salah satu slide materi, muncul sebuah pertanyaan, “Mengapa jurnalis perlu keamanan?” Kemudian, dalam laman yang sama hadir pula penjelasan bahwa jurnalis merupakan salah satu profesi berisiko tinggi.

Dhyta, pemateri seminar terkait keamanan jurnalis, menjelaskan bahwa jurnalis yang memproduksi liputan dan laporan berisi fakta dan kebenaran kerap menjadi sasaran penyerangan dan kekerasan pihak-pihak yang merasa kepentingannya diganggu.

“Saya personal tahu bahwa KBGO yang dialami jurnalis perempuan tahun 2021 lebih dari satu.

Mereka mengalami ini, tapi tidak melaporkan.

Mereka kerap menganggap serangan atau kekerasan sebagai bagian dari risiko profesi,” jelas Dhyta Caturani menyayangkan.

Terkait fakta minimnya regulasi keamanan bagi jurnalis perempuan turut disetujui oleh DY Zamzami.

Jurnalis perempuan yang berdomisili di Banda Aceh ini sudah berkarier sebagai pewarta lebih dari satu dasawarsa.

“Saya selaku kontributor media yang kantor pusatnya di Jakarta, memang tidak ada perlindungan khusus dari kantor.

Sepertinya belum ada regulasi khusus untuk kontributor di daerah,” jelasnya.

Kemudian, mendekati sesi akhir seminar, Dhyta menyatakan bahwa keamanan sebuah organisasi hanya akan terwujud jika ada komitmen dari para pemimpin untuk menyetujui penerapan strategi keamanan di lingkungan kerjanya.

Menurutnya, penting untuk melakukan asesmen risiko agar kelak insan organisasi tersebut tidak menjadi korban atau pun target surveillance.