Breaking News:

Berita Kutaraja

Anggota DPRK Dorong Pemko Banda Aceh Gagas Qanun Pendidikan Inklusif Guna Akomodir Siswa Disabilitas

“Sudah seharusnya sistem pendidikan di Banda Aceh bersifat inklusif tanpa membedakan kondisi keterbatasaan peserta didik,” kata Musriadi.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
hand over dokumen pribadi
Anggota Komisi IV DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi, MPd 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi IV DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi, SPd mendorong Pemko Banda Aceh melahirkan qanun khusus sebagai payung hukum pendidikan inklusif di sekolah negeri untuk mengakomodasi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

“Sudah seharusnya sistem pendidikan di Banda Aceh bersifat inklusif tanpa membedakan kondisi keterbatasaan peserta didik,” kata Musriadi di Banda Aceh, Selasa (2/8/2022).

Pembelajaran inklusif merupakan penerapan sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di lembaga pendidikan umum maupun sekolah reguler. Dengan sistem ini, peserta didik ABK dan anak kebanyakan bisa mengikuti proses belajar bersama.

Musriadi juga mengatakan, pendidikan inklusif memiliki dasar hukum dan pelaksanaannya berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Selain itu, lanjut Musriadi, penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan hak yang sama, baik sebagai penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik.

Baca juga: Alhudri: Tim Terapis Autis Disdik Aceh Mitra SLB & Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Se-Aceh

"Oleh karena itulah, kita mendorong Pemko Banda Aceh melahirkan regulasi pendidikan inklusif agar sekolah negeri di Banda Aceh,” ucapnya.

Dalam penyelenggaraannya, tambah Musriadi, proses pembelajaran inklusif di sekolah membutuhkan penanganan serius dari pihak terkait, terutama orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Ini bertujuan agar anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler dan dapat hidup seperti anak-anak kebanyakan lainnya.

“Yang lebih penting adalah penyediaan guru pendamping khusus di sekolah-sekolah tersebut," ungkap Musriadi.

Sekretaris Fraksi PAN DRPK Banda Aceh ini juga mendorong lahirnya qanun pendidikan inklusif yang memuat penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan baik.

Kemudian mendorong Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Aceh melahirkan program studi pendidikan inklusi.

Baca juga: Gubernur Dukung Konsep Pendidikan Inklusif di Aceh

Karena pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pendidikan inklusif ini, kata Musriadi, dirancang untuk menjawab tantangan guru di sekolah reguler maupun sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya.

"Tanggung jawab pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini tidak dapat sembarangan diberikan kepada guru umum,” urainya.

“Untuk meneguhkan komitmen Kota Banda Aceh sebagai kota layak anak yang hakiki, maka perlu adanya regulasi yang menjamin pendidikan inklusif,” tukas dia.

Baca juga: Sekda Terharu Mendengar Perjuangan Guru dan Orang Tua Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus di Sabang

“Oleh karena itu, saya memandang bahwa regulasi ini sangat penting bagi masyarakat Kota Banda Aceh," demikian Musriadi.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved