Lindungi Martabat Ekologi Aceh

Tesis itu kini terpermadanikan secara kontras.

Mahalnya harga jual tinggi dan kelangkaan minyak goreng – yang secara terburu-buru dikatakan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, bukan karena mafia, ternyata tidak terklasifikasi.

Buktinya petani sawit tidak sejahtera oleh tingginya harga jual minyak goreng, meskipun larangan ekspor CPO dicabut.

Bahkan semakin aneh, tandan buah segar (TBS) semakin merosot ketika harga jual minyak goreng tetap meninggi (Serambinews.com, 31 Mei 2022).

Maka, yang berjaya dari selubung sejarah perkebunan sawit Indonesia adalah “kaum imperial” yang menguasai pasar.

Adapun petani sawit adalah kurcaci yang tetap terpuruk, miskin, kurang pendidikan, dan berutang.

Akibat dari buruknya tata kelola perkebunan sawit ini juga menabrak sisi paling vital dari benteng lingkungan, yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Banjir langganan selama ini vouchernya berada di hulu DAS yang telah hancur oleh illegal logging, izin “penebangan legal”, borjuasi konsesi lahan termasuk penelantaran, hingga sawitisasi.

Menurut tim ahli Perencana Pengelolaan Terpadu DAS Aceh Dr Ir Halim Akbar ada sekitar 20 DAS Aceh rusak parah seperti Keureuto, Jambo Aye, Peusangan, Singkil, dan Meureubo yang terjadi akibat kumulasi masalah di atas.

Sayangnya pemerintah tak kunjung berkoordinasi cepat dan tepat menyelesaikannya.

Gulungannya berupa banjir dan kekeringan yang melipatgandakan kemiskinan Aceh terutama petani.

Masalah itu kini harus dipanggul di pundak Pj Gubernur Aceh, Letjen (Purn) Achmad Marzuki, di samping masalah lainnya yang menggunung.

Pelantikan 6 Juli lalu itu adalah titik awal untuk mengemban amanat, di samping masalah lainnya seperti kemerosotan pendidikan, stunting dan gizi buruk, kemiskinan, pengangguran, dan “banjirnya” dana Otsus Aceh ke mana-mana.

Baca juga: Kawasan Ekonomi Khusus Sanur Siap Wujudkan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Jadi Destinasi Wisata

Baca juga: Pemko Benahi Lapangan Hiraq Untuk Wujudkan Ikon Destinasi Wisata Kota Lhokseumawe