Otsus Berkurang, Investasi Tak Kunjung Datang, Aceh Sedang Sekarat? (Mengetuk Hati Para Pengusaha)

Oleh Safaruddin SH dan Asrizal H Asnawi*)

LETAK geografis yang sangat strategis, serta potensi kualitas SDM Aceh yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, tentu tidak sepantasnya Aceh menyandang predikat sebagai daerah termiskin di Sumatera.

Namun itulah kenyataannya sekarang.

Dana otsus yang mulai tahun depan atau tahun 2023 berkurang ke angka 1 persen, telah menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan.

Ada yang berpendapat, Aceh saat ini sedang sekarat.

Betapa tidak, dana otsus mengucur deras sejak tahun 2008, belum bisa mendongkrak posisi Aceh dari papan bawah klasemen sebagai daerah yang sejahtera.

Konon lagi ketika dana Otsus akan berakhir pada 2027 nantinya, apa jadinya Aceh? Wallahuaklam Bissawab.

Maka, kita tidak boleh berpangku tangan, pasrah menerima kenyataan.

Kita tidak perlu menyalahkan angka kemiskinan yang tinggi di Aceh.

Yang diperlukan adalah langkah bersama untuk menekan angka tersebut ke titik terendah.

Sehingga Aceh ke depan menjadi provinsi yang sejahtera dan bahagia.

Untuk mencapai itu, kita tidak cukup dengan mengadakan pertemuan, diskusi dan seminar.

Tapi perlu aksi nyata dalam menggunakan sumber daya di Aceh agar tujuan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Baca juga: Topik Hangat Aceh, Bendungan Tiro Dicoret dari PSN Hingga Dana Otsus dan Investasi yang Mandek

Baca juga: Kelalaian Kolektif Dana Otsus Aceh dan Tugas Berat Berikutnya

Posisi Aceh yang Menguntungkan

Letak Provinsi Aceh di jalur Selat Malaka sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan internasional, menjadikan kawasan ini strategis dikembangkan sebagai pusat bisnis di Asia Tenggara.

"Aceh kawasan investasi paling strategis di Pulau Sumatera," kata Helvizar Ibrahim, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dalam kegiatan Aceh Internasional Busines Summit and Expo 2019, di Banda Aceh Convention Center, Sabtu (27/04).

Acara dihadiri oleh Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Beata Stoczynska.

Selain letaknya strategis, kata Helvizar, Aceh punya sumber daya energi yang berkecukupan serta infrastruktur pendukung.

Selain itu, pemerintah menyediakan pusat investasi seperti Pelabuhan Bebas Sabang, KEK Arun, KIA Ladong dan Pelabuhan Samudera Lampulo.

"Sumber Daya Manusia kita juga lengkap," kata Helvizar.

Dari survei BPS, kualitas SDM Aceh juga dalam tiga tahun terakhir terus meningkat.

Terlihat dari indek pertumbuhan manusia Aceh yang mencapai 71,19 persen atau berada pada posisi 11 secara nasional.

Jika melihat potensi Aceh yang begitu besar maka tidak layak Aceh menyandang sebagai daerah termiskin di Sumatera.

Pasti adalah yang salah dalam mengurus Aceh selama ini.

Investasi yang digembar-gemborkan sejak masa Pemerintahan Irwandi Yusuf hingga Nova Iriansyah, masih berupa angan-angan.

Sekali lagi, kita tidak boleh berpangku tangan.

Harus ada sebuah terobosan.

Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh, Marzuki Achmad yang melobi banyak pihak di pusat, telah memberi secercah harapan.

Komunikasi dan silaturahmi yang sempat terganggu antara stakeholder di Aceh, hendaknya segera bisa tersambung kembali.

Maka, sekali lagi, kita tidak boleh berpangku tangan, hanya pasrah dengan keadaan.

Kita harus begerak, bergandeng tangan, menyongsong masa hadapan.

Baca juga: Aceh Darurat Narkoba, Generasi Muda Terancam, Kita Semua Harus Peduli

Ismail Rasyid, KUPI, Hingga Aceh Kongsi

Musda Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh beberapa waktu lalu, dengan pemberitaan masing-masing calon membuat publik di Aceh manaruh harapan akan pergerakan ekonomi Aceh dengan segala sumberdaya alamnya.

Namun harapan tersebut seperti terinterupsi ketika Ismail Rasyid tidak cukup dukungan suara untuk membawa lokomotif Kadin Aceh.

Saya sendiri menaruh harapan besar kepada Ismail Rasyid setelah melihat profilnya sebagai pengusaha berjejaring internasional.

Jika Ismail Rasyid memimpin Kadin, tidak perlu terlalu berharap walaupun perlu investasi luar, karena dirinya juga investor yang telah terbukti sukses berinvestasi di luar Aceh.

Di luar sosok Ismail Rasyid, banyak orang Aceh yang menjadi pengusaha dan meraih sukses besar di luar Aceh.

Bahkan, bukan hanya orang per orang, tapi sebagian mereka telah membentuk komunitas yang memberi secercah harapan untuk membantu kampung halaman.

Keluarga Ureung Pidie atau sering disebut KUPI adalah salah satu contoh dari komunitas itu.

Selain tentu ada Aceh Sepakat dan Aceh Kongsi di Sumatera Utara yang telah duluan ada.

KUPI adalah tempat berkumpulnya para perantau asal Pidie di Jabodetabek.

Lembaga yang kini dipimpin oleh Muslim Armas, pengusaha nasional asal Beureunuen Pidie ini, beranggotakan berbagai kalangan, terutama para pedagang asal Pidie di Jabodetabek.

Pada bulan Syawal tahun ini, Saya (Safaruddin SH) bersama Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, pernah sekali menghadiri undangan halabihalal KUPI di markas mereka di Bekasi, Jawa Barat.

Kami bertemu banyak pengusaha dalam komunitas KUPI.

Peran KUPI cukup terasa bagi Jabodetabek.

Hal ini dapat kita lihat ketika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengucapkan selamat atas pelaksanaan Musda KUPI melalui video singkatnya.

Ini menunjukkan eksistensi KUPI menjadi penting bagi Pemerintah DKI Jakarta.

Pun dulu di Sumatera Utara kita para Pengusaha Aceh pernah berjaya membangkitkan ekonomi di Sumut melalui Aceh Sepakat dan Aceh Kongsi yang sampai sekarang masih eksis.

Pertanyaannya, mengapa para pengusaha Aceh enggan membangun kampung halamannya?

Apakah semangat keAcehannya sudah luntur?

Tentu saja tidak, karena isme Acehlah yang menjadi pengikatnya, hanya saja Pemerintah tidak melihat potensi sumberdaya dari orang Aceh yang menjadi Pengusaha di luar Aceh.

Baca juga: VIDEO - Ismail Rasyid, Putra Aceh Pemilik 7 Perusahaan Swasta Nasional

Baca juga: Kisah Diaspora Aceh – Muslim Armas, Perekat Perantau Pidie dan Pemilik 8 Perusahaan Level Nasional

Baca juga: Muslim Armas Kembali Pimpin KUPI, Wadah Perekat Perantau Pidie, Ini Catatan Kecil dari Idrus

Wacana Kaukus Pengusaha Aceh

Pengusaha di Aceh dan Orang Aceh yang jadi pengusaha di luar Aceh sepertinya perlu melakukan kalaborasi untuk membantu daerah Aceh agar tidak tertinggal dari daerah lain.

Dengan status Istimewa dan Otonomi Khusus yang diberikan dalam UU No 11 tahun 2006 (UUPA), dengan banyak keleluasan regulasi yang diberikan dalam UUPA, perlu dilihat menjadi peluang.

Melihat peran penting dan kesuksesan Aceh Sepakat dan Aceh Kongsi di Medan, serta yang terbaru KUPI di Jakarta, saya pikir para pengusaha di Aceh juga bisa membentuk lembaga serupa di Aceh.

Para pengusaha yang enggan bergabung dengan Kadin Aceh, dengan segala argumen mereka, dapat menggagas jaringan pengusaha lain, untuk melakukan ekspansi usahanya dengan jaringannya masing-masing.

Kolaborasi para pengusaha di Aceh dan luar Aceh merupakan potensi yang besar untuk mengeliminir rangking Aceh dari termiskin di Sumatera.

Jika potensi dan kalaborasi itu dimaksimalkan, maka Pemerintah Aceh tidak perlu menghabiskan banyak anggaran untuk membiayai lembaga yang belum terbukti berkontribusi untuk pembangunan Aceh.

Bahkan, ujung-ujungnya hanya mengabiskan anggaran daerah, seperti terjadi selama ini.

Sebuah kaukus yang berisi para pengusaha murni (bukan kontraktor yang menunggu proyek pemerintah), mungkin akan menyelamatkan Aceh dari jurang kemiskinan.

Biasanya, para pengusaha level nasional dan internasional ini, hanya butuh sedikit bantuan regulasi dari pemerintah, bukan berharap proyek dan menunggu cairnya uang muka (DP) untuk bekerja.

Ada bocoran, setelah tak gagal dalam suksesi Kadin Aceh beberapa waktu lalu, Ismail Rasyid tampaknya belum menyerah untuk mempercepat investasinya di Aceh.

Baca juga: Terima Hasil Musprov Kadin, Ismail Rasyid Tegaskan Ingin Terus Berkontribusi untuk Aceh

Kehadiran Ismail Rasyid dalam pertemuan Komisi VI DPR RI dengan para pejabat Kementerian BUMN, pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, serta para direktur utama perusahaan migas dan energi, di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin – Selasa (8-9/8/2022) adalah buktinya.

Ini menjadi bukti bahwa Ismail Rasyid memiliki jaringan yang sangat kuat dengan para pengambil kebijakan di tingkat pusat.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR RI Tiba di Aceh Disambut CEO Trans Continent, Ini Agenda Pertemuan Hari Ini

Lalu beredar kabar, Ismail dan beberapa pengusaha lokal dan nasional asal Aceh, akan membentuk sebuah lembaga perniagaan Aceh, untuk mempercepat proses perniagaan, perdagangan, dan kegiatan ekspor impor di Aceh.

Jika kabar ini benar adanya, maka tentu ini harus mendapat dukungan dari kita semua, terutama dari jajaran pemerintahan di Aceh.

Karena, seperti Aceh Sepakat, Aceh Kongsi, dan KUPI, para pengusaha ini tidak minta modal kerja atau DP kepada pemerintah, tapi hanya butuh dukungan regulasi dan birokrasi yang tidak berbelit.

Mencermati cara kerja Pejabat Gubernur Ahmad Marzuki saat ini, kami sangat yakin, harapan ini akan terwujud sesegera mungkin.

Semoga dukungan pemerintah daerah kepada para pengusaha murni ini dapat mengoptimalkan potensi Aceh yang berada di jalur strategis perdagangan internasional.

Semoga kolaborasi dengan para pengusaha Aceh di Aceh maupun di luar Aceh, akan mengembalikan ekspansi kekuatan para pengusaha Aceh seperti masa lalu. Aamiin ya Rabbal Alamin.

*) PENULIS Safaruddin SH adalah Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan Asrizal H Asnawi adalah Anggota DPR Aceh dari Fraksi PAN.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel Kupi Beungoh Lainnya di SINI