Keresahan di Hari Perdamaian, di Tengah Tarik Ulur Pemerintah Pusat dan Aceh

Oleh: Suadi Sulaiman (Adi Laweung)

Saya mungkin agak berbeda menyikapi peringatan hari damai ke-17, antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diperingati setiap 15 Agustus.

Ada keresahan yang muncul melihat perdamaian Aceh yang seperti kehilangan ruh.

Hal ini disebabkan belum berjalannya isi kesepahaman damai secara utuh, karena terjadi tarik ulur yang sengit antara Pemerintah Pusat dan Aceh.

Di antaranya seperti penyerahan kekuasaan dan wewenang, pembagian hasil migas 70:30 persen, bendera, lambang serta apa-apa saja yang menjadi hak bagi Aceh serta kewajiban Indonesia yang harus diselesaikannya terhadap Aceh.

Seyogyanya, Pemerintah RI harus menjawab persoalan implementasi subtansi perdamaian yang belum tuntas, karena ini hal yang fundamental bagi rakyat Aceh.

Baca juga: Sejenak Merenungi 17 Tahun Perdamaian Aceh Arti MOU Helsinki di Tengah Himpitan Kemiskinan

Saya menyampaikan secercah harapan bahwa Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wadah nusantara Republik Indonesia.

Aceh yang baru saja memperingati hari damai pada 15 Agustus 2022 dan menjelang peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2022.

Dua momen itu menjadi cikal bakal renungan bagi semua warga negara.

Bagaimana getir dan pahitnya meraih kemerdekaan Republik ini dan mencapai proses perdamaian untuk Aceh yang telah berseteru selama 29 tahun.

Semenjak 17 tahun yang lalu, dengan berkat rahmat Allah SWT, telah tercapai satu proses perdamaian kedua belah pihak dan praktik perdamaian pun terus diupayakan untuk dipertahankan.

Kini, muncul kesan, perdamaian telah dicabik dengan pernak-pernik yang mengarah kepada matinya ruh perdamaian.

Baca juga: VIDEO Peringati 17 Tahun Perdamaian Aceh, Besok Ada 2.800 Ha Lahan yang Akan Dibagikan

Dalam hal ini, tentu diperlukan kesadaran 'awak nusantara' untuk ikhlas terhadap kesabaran Aceh yang telah lama menanti.

Jika, suasana yang demikian terlambat mendapat perhatian bersama, dikhawatirkan konflik regulasi ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi generasi-generasi setelah kita.

Memang, langkah untuk menyelamatkan perdamaian Aceh telah ditempuh oleh Presiden Jokowi saat menggelarkan pertemuan dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, yang didampingi langsung oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) H Muzakir Manaf.