Haji Uma Laporkan Bimtek Luar Daerah Kuras Dana Desa ke Menkeu dan BPKP, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Nanti kita akan berkoordinasi dan menyampaikannya kepada instansi terkait lain untuk agar dana desa digunakan semestinya untuk pembambangunan di desa”, kata Sri Mulyani.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah sebelumnya, masalah bimtek aparatur desa juga disampaikan Haji Uma juga dalam rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) yang dilaksanakan pada Kamis (25/8/2022) pukul 09.00 - 2.30 WIB di Gedung DPD RI, Jakarta.

Baca juga: Gebrakan Cepat Presiden Persiraja, Mulai Celana Lejing hingga Berhenti Main Saat Azan

Dalam raker dengan BPKP tersebut, selain masalah bimtek bagi aparatur desa, Haji Uma juga turut menyampaikan informasi terbaru yang diperolehnya dari masyarakat di Aceh Utara terkait adanya permintaan dana desa sebesar 15 juta per desa untuk pengadaan running text (teks berjalan) yang akan dipasang di gerbang gapura masing-masing desa.

“Informasi yang baru saja saya peroleh, di Kabupaten Aceh Utara muncul permintaan dana desa sebesar 15 juta dari suatu forum yang di belakangnya oknum aparat untuk pengadaan running text.

Apakah itu kebutuhan prioritas atau kepentingan pihak tertentu yang menunggangi dan mengambil untung dari dana desa?”, pungkas Haji Uma.(*)

Baca juga: Haji Uma Soroti Penunjukan Wakil Ketua MS Aceh, MA Dinilai Langgar UUPA dan Ciderai Kekhususan Aceh