Breaking News:

Berita Lhokseumawe

Kantor Pajak Lhokseumawe Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Pajak Dana Desa, Ini Tujuannya

Dia juga menekankan masih banyak bendahara desa yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Penulis: Saiful Bahri | Editor: Nur Nihayati
For Serambinews.com
Kajari Aceh Utara Diah Ayu H. L Iswara Akbari menerima penghargaan dari Kepala KPP Pratama Lhokseumawe M Taufiq Hidayatullah AM. 

Dia juga menekankan masih banyak bendahara desa yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUNAWE - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe menggelar sosialisasi kewajiban perpajakan atas pengelola dana desa di Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis (1/9/2022).

Acara ini digelar dalam upaya meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan instansi Pemerintah Aceh Utara

Hadir Kajari Aceh Utara dan Inspektur Inspektorat Aceh Utara, serta Camat Lhoksukon.

Untuk pesertanya, ada 50 keuchik dan bendahara gampong di wilayah Kecamatan Lhoksukon.

Kepala KPP Pratama Lhokseumawe, M Taufiq Hidayatulloh Al Mahdy dalam sambutannya menguraikan tentang betapa pentingnya uang pajak sebagai sumber dari dana desa.

Dia juga menekankan masih banyak bendahara desa yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Di samping itu dia juga memaparkan kalau dana desa sumbernya juga dari masyarakat Aceh Utara sendiri.

Sehingga pengawasannya harus dilakukan secara bersama.

"Kecamatan Lhoksukon merupakan titik awal kegiatan pendampingan pengelolaan pajak dana desa di Kabupaten Aceh Utara.

Sehingga diharapkan semangat pengelolan pajak dana desa yang baik dan benar di Kecamatan Lhoksukon dapat berdampak pada area kecamatan lainnya," harapnya.

Sementara, Kajari Aceh Utara, Diah Ayu Artati, menyampaikan tentang konsekuensi hukum yang terjadi apabila bendahara desa tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Diah juga mengutarakan kasus tiga Geuchik di Kabupaten Aceh Utara yang diperkarakan secara hhkum karena pengelolaan atas dana desa yang belum tertib, termasuk didalamnya adalah pengelolaan dan penyetoran pajak dana desa.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved