Membenahi Kembali Banda Aceh

OLEH ARIF FADILLAH S IKom MM, Ketua DPRK Banda Aceh Periode 2014-2019

KOTA Banda Aceh mengalami perkembangan yang pesat pasca diterpa musibah tsunami di tahun 2004.

Kota yang porak-poranda diterpa tsunami ini mampu bangkit dan berbenah melaksanakan pembangunan.

Proses rehab-rekon berjalan dengan baik.

Saat itu almarhum Mawardy Nurdin ditunjuk sebagai Penjabat Walikota Banda Aceh.

Ia menjabat selama setahun.

Kemudian di tahun 2007 Mawardy mencalonkan diri sebagai Walikota Banda Aceh dari Partai Demokrat dan terpilih.

Ia menjabat kembali di periode kedua di tahun 2012 hingga almarhum menutup usia di tahun 2014.

Kota Banda Aceh saat itu melakukan pembangunan infrastruktur yang masif.

Ruas jalan baru dari Simpang Surabaya yang melintasi wilayah Gampong Batoh dibangun hingga tembus ke Jl.Soekarno- Hatta, Lampeuneurut. Jalan ini diberi nama Jalan Mr.Muhammad Hasan.

Kemudian turut pula dibangun Jalan elak dari Simpang BPKP yang melintasi wilayah Gampong Lamteh dan Gampong Pango, Kecamatan Ulee Kareng yang diberi nama Jalan T.Panglima Nyak Makam.

Baca juga: Gedung Sentral Telepon Belanda Saksi Bisu Jejak Marsose di Kutaraja

Baca juga: Alue Naga, antara Legenda dan Fakta dari Kutaraja

Jika kita lihat hari ini, pembangunan dua ruas jalan tersebut telah meningkatkan pertumbuhan kegiatan ekonomi baru di Banda Aceh.

Kedua jalan tersebut sudah dipadati oleh perkantoran dan ruko-ruko yang menjadi sentra bisnis baru di Kota Banda Aceh.

Pertumbuhan wilayah perumahan pun ikut berkembang di kedua kawasan di sekitar areal ruas jalan tersebut.

Tidak hanya pembangunan infrastruktur dan kegiatan bisnis yang tumbuh pesat, Banda Aceh juga turut memperhatikan masalah kebersihan.

Tidak heran kemudian apabila Banda Aceh menerima anugerah Adipura berkat kebersihan kota yang dijaga dan dirawat dengan baik.

Apabila kita melihat pembangunan manusia di kota Banda Aceh sejak masa rehab- rekon, Banda Aceh menunjukkan angka statistik yang paling baik di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh di tahun 2017 berada pada angka 83.95 dan di tahun 2021 berada di angka 85.71.

Angka ini jauh di atas angka IPM rata-rata Provinsi Aceh yang berada pada angka 72.18.

Bahkan di atas IPM nasional yang berada pada angka 72.29.

Baca juga: Nikmatnya Kelapa Hijau Bakar Dek Pan Kutaraja

Indeks Pembangunan Manusia diukur dengan melihat beberapa indikator yang menunjukkan fakta bahwa sejak peristiwa tsunami hingga sekarang, warga Banda Aceh telah berada pada tingkat kualitas kehidupan yang baik melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPRK Banda Aceh periode 2014-2019, kami di DPRK mampu mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah dari angka 90 miliar hingga menjadi 287,3 miliar.

PAD Kota Banda Aceh mampu bertambah sekitar 300 persen.

Banda Aceh hari ini Tapi entah mengapa Kota Banda Aceh hari ini bermasalah dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah Kota tidak bisa membelanjakan anggaran dengan baik hingga mengalami defisit anggaran.

Dampaknya adalah gaji sejumlah pegawai honorer tidak mampu dibayar.

Ini adalah masalah besar bagi Kota Banda Aceh.

Dengan kegiatan ekonomi yang makin tumbuh, harusnya Pemko mampu menggenjot PAD.

Seharusnya juga Pemko mampu mengelola anggaran dengan bijak dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Sehingga masalah seperti defisit anggaran tidak sepatutnya terjadi.

Baca juga: Trans Kutaraja Setop Operasi Selama Pandemi, Gaji Sopir dan Kondektur Tetap Dibayar, Ini Besarannya

Kini dengan sederet prestasinya di masa lalu, Banda Aceh belum sepenuhnya terlepas dari sejumlah permasalahan.

Kita masih mendengar keluhan dari warga tentang masalah pelayanan sarana dan prasarana dasar seperti ketersediaan dan kualitas air PDAM.

Masih kita temui kasus dimana di beberapa gampong terkadang pasokan air PDAM bermasalah.

Air mati hingga berhari-hari.

Kualitas pasokan air bersih ini juga perlu kita evaluasi ulang.

Di saat saya menjabat Ketua DPRK, kami sempat menyetujui rencana biaya perbaikan PDAM berjumlah 21 miliar.

Tapi hingga saat ini masalah air belum sepenuhnya tuntas dibenahi oleh Pemerintah Kota.

Masalah kebersihan kota juga patut untuk terus diperbaiki.

Di beberapa titik masih ada penimbunan sampah yang belum teratasi.

Kita tidak ingin kesehatan dan juga kenyamanan warga terganggu karena masalah sampah dan kebersihan yang tidak dibenahi dengan baik.

Kota bahagia Sebagai ibukota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh sudah sepatutnya menjadi teladan dan role model bagi Kabupaten/Kota yang lain dalam menjaga kualitas kehidupan warganya.

Kita ingin warga Kota Banda Aceh bahagia.

Selain layanan kesehatan dan pendidikan yang baik, kota Banda Aceh perlu ramah terhadap pelaku bisnis.

Khususnya bagi pelaku bisnis UMKM dan ekonomi kreatif yang dimotori oleh anakanak muda.

Kita harus terus mendorong kegiatan ekonomi untuk terus maju dan berkembang dengan berbagai fasilitas dan stimulus melalui APBK.

Perkembangan bisnis UMKM dan bisnis kreatif tidak akan bisa berkembang hanya dengan dorongan individu, melainkan harus didorong oleh pemerintah melalui stimulus dan pembiayaan oleh lembaga keuangan milik daerah.

Kota Banda Aceh juga harus menjadi kota yang ramah bagi berbagai kegiatan ekspresi seni dan budaya serta kreativitas anak muda.

Tentu hal ini harus dilaksanakan sejalan dengan semangat syariat Islam di kota kita tercinta.

Kegiatan tersebut bisa kita laksanakan sejalan dengan semangat kita mendorong berkembangnya pariwisata di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh sebagai kota yang terbuka sudah saatnya menetapkan sektor prioritas sebagai sektor andalan penopang ekonomi kota terutama dalam menghadapi berkurangnya dukungan dana transfer provinsi yang disebabkan oleh dampak dari berkurangnya alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus.

Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 besaran dana Otsus di lima tahun terakhir berkurang dari 2 persen DAU Nasional menjadi 1