Buah Simalakama PORA di Pidie

Ini besar sekali dampaknya, termasuk bagi para atlet.

Di sisi lain, sesungguhnya PORA bukan hanya untuk menjaring atlet-atlet semusim yang disiapkan ke PON, tapi lebih dari itu pemerintah provinsi juga ingin memberikan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas bagi kabupaten/kota.

Jadi jangka panjangnya, adalah pengadaan venue-venue olahraga berkelas di kabuoaten/ kota.

Dan, karenanya pula, tuan rumah PORA itu digilir dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya.

Sebab, saat ini ada begitu banyak kabupaten/kota di Aceh yang sangat minim sarana dan prasarana olahraga yang berkelas standar nasional.

Padahal, di provinsi lain saat ini kabupaten/ kota sedang berlomba-lomba mengadakan arena-arena olahraga berkelas internasional.

Baca juga: Penundaan PORA Pidie akan Ganggu Persiapan Pelatda PON Aceh, Begini Ulasan Ketua KONI Aceh Timur

Karenanya, melalui penunjukan sebagai tuan rumah PORA, diharapkan setelah event olahraga tingkat provinsi itu kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah memiliki prasarana dan sarana olahraga yang baik.

Untuk tujuan itu pula, setiap kali pelaksanaan PORA, Pemerintah Aceh menggelontorkan dana yang tidak sedikit.

Untuk PORA di Pidie, menurut Kadispora Aceh, pemerintah provinsi sudah menggelontorkan dana Rp 130 milyar.

Dengan rincian, tahun 2020 sebesar Rp 20 miliar, tahun 2021 sebanyak Rp 90 miliar, dan tahun 2022 dialokasikan sebanyak Rp 20 miliar.

Padahal, PORA sebelumnya di Aceh Timur anggarannya Rp 60 miliar dan PORA Aceh Besar Rp 80 miliar.

Untuk PORA di Pidie, kita melihat masalahnya sekarang sudah seperti “buah simalakama.

” Jika dipaksakan venue-venue yang baru mulai dikerjakan harus rampung di akhir September, kita khawatir kualitasnya, --seperti kata orang awam-- akan asal-asalan, tidak sebagaimana diinginkan.

Itu artinya, anggaran besar cenderung mubazir.

Bukan hanya itu, tidak tertutup kemungkinan pengerjaan yang tidak sesuai rencana juga bisa bermasalah dengan hukum di kemudian hari.