Breaking News:

Berita Banda Aceh

Pj Gubernur Aceh dan Menteri LHK Bahas Kebijakan Baru tentang Kehutanan

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, didampingi sejumlah Kepala SKPA, melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Editor: bakri
FOTO BIRO ADPIM SETDA ACEH
Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, didampingi sejumlah Kepala SKPA melakukan audiensi dengan Menteri LHK, Dr Ir Siti Nurbaya, dan jajarannya di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (14/9/2022). 

BANDA ACEH - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, didampingi sejumlah Kepala SKPA, melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, di Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (14/9/2022).

Hadir dalam kegiatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, Anggota Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, beberapa Dirjen dan Direktur di Kementerian LHK, serta Pj Bupati Aceh Jaya dan Pj Wali Kota Langsa.

Menteri LHK, Siti Nurbaya, mengatakan, ada beberapa kebijakan baru tentang kehutanan di Indonesia.

Kebijakan itu antara lain tentang akses kelola hutan, kesempatan berusaha, dan manajemen pengelolaan hutan.

Jika beberapa akses tersebut diaktualisasikan di Aceh, tentu bisa memudahkan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan dan mengurangi angka kemiskinan.

Dalam pertemuan itu mencuat pemerintah daerah mengusulkan beberapa pilot project yang bisa diterapkan di Aceh.

Seperti pengelolaan hutan mangrove di Langsa, serta penananam tanaman kopi pada kawasan hutan di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Pada kesempatan yang sama juga dibahas pola penanganan konflik satwa di kawasan hutan.

Selama ini, kata Menteri LHK, penanganan secara parsial sudah dilakukan oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam, namun hal itu belum menyelesaikan masalah secara konperehensifv.

Baca juga: Munawar Khalil, Putra Aceh Dilantik Jadi Ketua Bidang Kehutanan DPP KNPI

Baca juga: Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Tertibkan Izin Sektor Kehutanan

"Ekosistem Aceh sangat hebat," kata dia.

Beberapa satwa dilindungi berada di kawasan ekosistem Leuser seperti Harimau, Gajah, Orang Utan, dan Badak.

Konflik yang terjadi menandakan ada persoalan di sana.

"Kemungkinan terbesar fragmentasi habitat wilayah jelajah satwa," lanjutnya.

Dengan pola kerja sama yang baik, tambah Siti Nurbaya, pemerintah melakukan perencanaan secara lebih komprehensif dan integratif termasuk zonasi wilayah jajahan satwa serta demplot untuk tanaman pangan. (jal)

Baca juga: Nashrullah SH dan Juni Fuadi Pimpin Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia Aceh

Baca juga: DLHK Bahas Persoalan Kehutanan

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved