Breaking News:

Buka Bimtek di Aceh Tenggara, Mualem Instruksikan Mantan Kepala Daerah Maju DPRA 

PA menurut Mualem, harus mampu meraih lima puluh persen lebih kursi di tingkat DPRA. Kader PA harus fokus pada perolehan kursi DPRA dan DPRK kali ini

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Ketua DPA PA, Muzakir Manaf atau Mualem, didampingi Ketua DPW PA Aceh Tenggara, Yahdi Hasan Ramud (kiri), Wakil Sekjend Suadi Sulaiman alias Adi Laweung dan Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya, memberi keterangan kepada wartawan di Alas Hill, Bukit Mbarung, Babussalam, Kuta Cane, Aceh Tenggara, Selasa (20/9/2022). HUMAS PARTAI ACEH 

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Selasa (20/9/2022) menggelar bimbingan tekhnis (bimtek) untuk seluruh anggota DPRA dan DPRK seluruh Aceh.

Acara tersebut mengangkat tema 'Pedoman dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan', yang dipusatkan di Alas Hill, Bukit Mbarung, Babussalam, Kuta Cane, Aceh Tenggara, pada 20-21 September 2022.

Bimtek dibuka langsung oleh Ketua Umum DPA Partai Aceh, H Muzakir Manaf. Dalam sambutannya, Mualem mengatakan, bimtek ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Partai Aceh untuk semua kadernya yang ada di parlemen.

Baik tingkat Aceh maupun kabupaten/kota di seluruh Aceh, dan dilaksanakan secara bergilir agar semua kabupaten/kota bisa menjadi tuan rumah.

Ini bimtek kedua yang dilaksanakan PA pascapandemi Covid-19. Harapannya, bimtek ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan bekal ilmu untuk diaplikasikan dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota dewan yang penuh tanggungjawab sebagai wakil rakyat.

"Hasil dari pada pelaksanaan ini nantinya diharapkan semakin terwujud kekompakan sesama anggota dewan utusan Partai Aceh, baik DPRA mau pun DPRK seluruh Aceh," ujar Mualem.

Menurut Mualem, kekompakan ini penting dalam rangka memperjuangkan kemajuan masyarakat Aceh dari berbagai sudut kehidupan.

Terutama sekali dalam menjaga, mengawasi dan menyelesaikan berbagai regulasi yang bersifat ke-Aceh-an, sesuai amanat perdamaian MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan (UUPA).

"Apalagi lagi dalam menyikapi upaya perubahan UUPA di level DPR RI yang telah dimasukan dalam program legislasi nasional (prolegnas)," sebut Mualem mengingatkan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved