Breaking News:

Jurnalisme Warga

Restorative Justice, Penyelesaian Perkara Hukum dengan Damai

Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat

Editor: bakri
Restorative Justice, Penyelesaian Perkara Hukum dengan Damai
IST
CHAIRUL BARIAH, Dosen Fakultas Ekonomi Umuslim, Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Uniki, dan Anggota FAMe Chapter Bireuen, melaporkan dari Matangglumpang Dua

Syarat yang harus dipenuhi terkait penyelesaian perkara dengan RJ ini adalah adanya pelaku dan korban, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun.

Selain itu, tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban dan tersangka juga mengganti kerugian korban.

RJ ini berhubungan pula dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat yang intinya perselisihan diselesaikan secara bertahap menggunakan adat istiadat gampong.

Pemateri kedua adalah Dr H Muzakkar A Gani MH. Mantan bupati Bireuen ini menjelaskan beberapa difinisi tentang RJ.

Baca juga: Kejari Sabang Kembali Damaikan Kasus Sengketa Melalui Restorative Justice

Mengutip Bagir Manan, Muzakkar menyebutkan bahwa RJ berisi prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu kejadian.

Ada tiga prinsip dasar RJ, yaitu 1) terjadinya pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; 2) pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan; dan 3) pengdilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Dalam materinya, sosok yang pernah menjabat Dekan FISIP dan Wakil Rektor III Universitas Almuslim ini memaparkan bahwa penyelesaian kasus secara adat di Aceh telah disepakati bersama sesuai surat keputusan bersama antara Gubernur Aceh, Kapolda, dan Ketua Majelis Adat Aceh nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui Peradilan Adat Gampong.

Muzakkar menyampaikan bahwa Pemkab Bireuen telah menuangkan bentuk dukungan dengan penandatangan perjanjian kerja sama dalam penanganan perkara oleh kejaksaan antara Pemkab Bireuen dengan Kejaksaaan Negeri Bireuen.

Ruang lingkup kerja sama ini adalah pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum.

Sementara itu, pemateri ketiga, Muchlis Rama (mewakili Ketua DPRK Bireuen/ Ketua Komisi V) menyampaikan bahwa tidak semua perkara harus diselesaikan secara formal.

Dengan hadirnya penyelesaian secara RJ harus dapat disampaikan kepada masyarakat melalui kepala desa atau wakil rakyat bahwa jalan tidaknya program ini tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif.

Politisi muda ini menambahkan, keadilan restoratif ini dilakukan oleh Kejaksaan Bireuen dalam upaya untuk meminimalkan orang berkasus yang memenuhi kriteria perdamaian agar tidak masuk penjara.

Narasumber keempat, AKBP Mike Hardy Wirapraja MH (Kapolres Bireuen), menyampaikan bahwa proses peradilan yang dilakukan oleh polisi, sama prinsipnya yang dilakukan oleh Kejari.

Polisi sangat terbantu dengan adanya keadilan restoratif.

Baca juga: Kasus Keributan di Lapangan Bola Diselesaikan Kejari Aceh Singkil Melalui Restorative Justice

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved