Breaking News:

Jurnalisme Warga

Restorative Justice, Penyelesaian Perkara Hukum dengan Damai

Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat

Editor: bakri
Restorative Justice, Penyelesaian Perkara Hukum dengan Damai
IST
CHAIRUL BARIAH, Dosen Fakultas Ekonomi Umuslim, Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Uniki, dan Anggota FAMe Chapter Bireuen, melaporkan dari Matangglumpang Dua

Kendala yang ditemukan di lapangan adalah batas waktu penangkapan.

Polri diibaratkan sebagai dokter sosial harus mampu menangani semua tindak pidana berupa tindak pidana (TP) umum, TP khusus, TP ITE, TP terorisme, TP narkoba, dan TP lainnya.

“Berbicara tindak pidana, maka kita berbicara konflik.

Tentunya dalam pelaksanaan di masyarakat ada yang suka dan tidak suka,” ujarnya.

Materi dari perspektif akademisi disampaikan oleh Dr Marwan MPd.

Menurut Rektor UniversitasAlmuslim ini, perlu adanya tinjauan akademikdi dalam kurikulum untuk implementasi MBK, memuat substansi kearifan lokal berupa adanya konsep RJ dalam materi kuliah di ruang kelas.

Lebih lanjut, katanya, kampus dapat mengimplementasikan RJ dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait konsep RJ dan harus dapat disosialisasikan oleh sivitas akademika kepada masyarakat.

Pemateri berikutnya, Drs Ridwan Khalid (Ketua Majelis Adat Aceh, Bireuen), mengatakan bahwa dasar hukum pelaksanaan peradilan adat di Aceh utamanya tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lainnya di Aceh.

RJ di sini, menurutnya, bukanlah hal baru, melainkan sudah sangat sering diterapkan.

Ia beberkan juga sanksisanksi adat menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yakni berupa nasihat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan, dan dikeluarkan dari gampong.

Materi pemungkas disampaikan oleh Muhammad Zubir MH (Ketua YARA Kabupaten Bireuen).

Baca juga: Kejari Aceh Singkil Luncurkan Rumah Restorative Justice, Hapo Hukum Sime Keadilan

Tokoh muda yang berprofesi sebagai pengacara ini mengatakan bahwa RJ ini adalah bagaimana negara hadir dalam menyelesaikan sengketa dengan adanya alternatif lain tanpa harus diselesaikan di pengadilan.

Menurutnya, hal ini menjadi suatu barometer bagi nasional bahwa NKRI mengakui kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan menghabiskan uang negara yang sangat besar.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved