Dibalik G30S/PKI di Aceh: Kekerasan Rasial Menyasar Etnis Tionghoa, Puluhan Ribu Melarikan Diri

Ayahnya tewas saat berperang di Malaysia melawan Jepang.

Pada usia empat atau lima tahun, Asan pindah bersama ibunya ke Meulaboh, Aceh Barat.

Ibunya bekerja sebagai guru di sekolah menengah yang berafiliasi dengan Asosiasi Huakiao.

Asan bergabung dengan PKI di Sigli dan Aceh Utara, pada 1957.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai sekretaris Asosiasi Huakiao dan terlibat di Baperki.

Ia bergabung dengan PKI karena alasan ideologis.

Seperti yang dikenangnya, “Saya telah membaca banyak buku berbahasa Mandarin tentang perjuangan Komunis.

Saya pikir, jika saya tidak dapat bergabung dengan revolusi di China, saya memiliki kesempatan untuk bergabung dalam perjuangan di Indonesia, itu juga bagus,”.

Permusuhan antara kelompok pro-Beijing dan pro-Kuomintang berakar pada politik China.

Namun permusuhan ini juga mengambil lebih banyak manifestasi domestik.

Dari Februari hingga Agustus 1958, misalnya, kelompok pro-Kuomintang mendukung pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia),

yang dipimpin oleh jenderal militer pembangkang di Sumatera Barat, dengan Taiwan menyalurkan senjata kepada para pemberontak melalui Aceh.

Setelah pemberontakan dipadamkan, anggota kelompok pro-Kuomintang tidak mendapatkan tempat di pemerintahan Soekarno dan sekolah pro-Kuomintang ditutup. 

Pola kekerasan yang dilakukan terhadap anggota komunitas etnis Tionghoa di Aceh antara 1 Oktober 1965 - 17 Agustus 1966, menunjukkan bahwa motivasi utama pimpinan militer adalah untuk menghancurkan lawan politik utamanya, yakni PKI secara fisik.

Ini termasuk penargetan anggota etnis Tionghoa PKI, dan pembunuhan besar-besaran terhadap anggota Baperki yang diduga terkait dengan PKI.

Kekerasan dilancarkan untuk penumpasan PKI dan semua terkait dengannya, termasuk anggota Baperki dan anggota komunitas pro-Beijing di Aceh.

Salah satu cara pimpinan militer di Aceh Utara yang berusaha untuk penumpasan PKI adalah dengan, mengizinkan penangkapan massal anggota komunitas etnis Tionghoa di kabupaten tersebut.

Terlepas dari orientasi politiknya, untuk "diserahkan" kepada militer. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)